Enam argumen yang ditolak Israel dalam perjanjian gencatan senjata, diungkapkan Hamas kepada Iran
TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (6/5/2024) memberikan enam alasan menolak perjanjian gencatan senjata yang diterima gerakan Hamas, lapor media Ibrani.
Konsep baru saluran Kahn Israel telah diperkenalkan ke dalam pikiran orang Israel melalui berbagai cara, yaitu:
1- Hamas belum berjanji untuk membebaskan 33 tahanan Israel, baik hidup maupun mati.
2- Hamas tidak menerima hak veto Israel terhadap daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan oleh gerakan tersebut.
3- Hamas membantah pembebasan tahanan Palestina di luar perbatasan Palestina atau Gaza.
4- Hamas setuju untuk membebaskan 3 tahanan Israel setiap minggunya, sementara Israel bersikeras membebaskan 3 tahanan setiap 3 hari.
5- Hamas mengusulkan agar 3 tahanan Israel pertama dibebaskan pada hari ketiga penandatanganan perjanjian. Artinya, Israel akan tetap berada dalam cengkeraman mereka hingga akhir tahap pertama perjanjian.
6- Israel berjanji untuk memulai negosiasi gencatan senjata permanen pada hari ke-16 dari langkah pertama, namun ditolak oleh Israel atau setidaknya Netanyahu. Pemimpin Hamas Palestina Ismail Hanih berbicara pada pertemuan selama kunjungannya ke kota Saida, Lebanon selatan, pada 26 Juni 2022. (Mahmoud Zayat / AFP) Hamas mewakili Iran
Hamas mengatakan pada hari Senin bahwa kepala departemen politiknya, Ismail Hanih, telah “melakukan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, dan Perdana Menteri Mesir, Abbas Oth.
Dalam percakapan telepon, Hanih mengatakan kepada mereka bahwa gerakan Hamas telah menerima permintaan perjanjian gencatan senjata mereka.
Ismail Haniyeh meminta Menteri Luar Negeri Iran menerima permintaan gencatan senjata yang diterima dari media.
Iran menyambut baik pernyataan Hamas.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Iran Nasir Kanani mengatakan gencatan senjata bisa menghentikan pembantaian Israel di Gaza.
“Republik Islam Iran mendukung rencana yang diajukan untuk pemenuhan hak-hak rakyat Palestina, termasuk penghentian segera dan permanen pendudukan ilegal rezim Zionis, pencabutan blokade di Gaza, pembebasan tahanan Palestina, dan penarikan penuh dan permanen serta rekonstruksi pasukan Israel dari Jalur Gaza,” kata Kanani di Noor News.