Laporan reporter Tribunnews.com Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PBB Afriansya Noor mengklaim Plt Ketua Umum DPP PBB Fahri Bachmid melakukan pelecehan di kantor DPP PBB.
Langkah tersebut terjadi pada 14 Juni ketika Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengadakan konferensi di Swiss.
Hal ini juga terjadi setelah Fahri Bachmid terpilih menjadi Ketua Sementara DPP PBB dan dipecat sebagai Sekjen PBB, kata Afriansya Noor.
“Saya berangkat mendadak, Jumat 14 Juni kalau tidak salah mendapat informasi bahwa Fahri Bachmid dan CS-nya, CS, masuk ke PBB lalu ganti kunci semua PBB,” kata Afriansya saat jumpa pers. di PBB. Kantor DPP, Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Saat itu, Afriansya Noor meminta kepada kader PBB yang mengaku rekan partainya untuk bersabar dan menunggu kepulangannya dari Swiss.
Afriansya menyayangkan keadaan tersebut karena kantor DPP PBB dibangun atas usaha dirinya dan sejumlah kader lainnya.
“Kami bangun dari pendarahan karena kami mempunyai niat mulia untuk membangun partai ini. Saya membangun gedung ini bersama teman-teman saya, bukan orang-orang ini,” ujarnya.
“Teman-teman suruh aku bersabar, tunggu sampai aku pulang,” lanjut Afriansya.
Setelah itu, ia meminta beberapa pegawai PBB untuk menunjukkan hasil keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan pengurus akhir DPP PBB.
Ia mengatakan, salinan yang diterimanya telah diubah namanya menjadi Sekretaris Jenderal PBB dan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Mengkumham) RI Yasonna.
“Dikirim melalui PDF, saya mengetahui susunan pemerintahannya digantikan dengan tanda tangan Pak Yassonna tanggal 12 Juni 2024,” ujarnya.
Usulan tersebut merupakan usulan surat pengadilan tertanggal 25 Mei 2024, artinya sudah ada rencana penggantinya ketika dipanggil, kata Afriansya.
Sebelumnya, Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansya Noor mengungkapkan, ada perubahan pada jabatan Sekretaris Jenderal DPP PBB yang kini dijabat oleh Mohammad Masduki.
Afriansya menjelaskan, hal itu bermula dari keputusan Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP PBB pada 18 Mei 2024.
Bahkan, Afriansya mengatakan Kongres PBB akan digelar pada Januari 2024 untuk menunjuk presiden jenderal dan sekretaris jenderal pengganti seiring berakhirnya masa jabatan dirinya dan Yusril.
“Dia (Yusril) mundur tanggal 18, saya kaget, (saya) ketemu hari Rabu tanggal 14, dia mundur tanggal 18, saya garuk-garuk kepala, kok tiba-tiba dia mundur,” kata Afriansya, Rabu (19/6). /2024) PBB di Jakarta Konferensi Pers di Kantor DPP.
“Alasan mundur (Yusril) sudah diketahui sampai batas tertentu di media, dia ingin keluar dari partai secara profesional, orang yang tidak terkait dengan Partai Bulan Bintang, oke silahkan,” lanjutnya.
Singkat cerita, Fachry Bachmid, anggota Mahkamah Partai Bulan Bintang, ditunjuk sebagai Pj Presiden Jenderal menggantikan Yusril, kata Afrinsya.
Dia mengatakan, pencalonan nama Fahri Bachmid juga menimbulkan kontroversi karena Yusril Ihza Mahendra dan Dewan Syura PBB mengambil keputusan secara langsung tanpa adanya pemungutan suara terlebih dahulu.
“Di sinilah kebingunan muncul, permintaan Pak Yusril kepada Ketua Dewan Syura untuk mengangkat Pak Fahri menuai kontroversi. Di tengah keramaian, ada yang minta tidak ada penghargaan atau nominasi, karena demokrasi seharusnya dibangun di sini,” ujarnya.
Hasilnya, kata dia, dilakukan pemungutan suara untuk menggantikan Yusril Ihza Mahendra sebagai Plt Ketua Umum DPP PBB. Saat itu, Afriansya Noor menampilkan dirinya sebagai salah satu kandidat.
Namun Afriansya Noor kalah dari Fahri Bachmid dalam penghitungan suara.
“Pada akhirnya, semua orang menginginkan kesepakatan, mari kita pilih,” katanya.
Hasil pemungutan suara rapat menghasilkan terpilihnya saya dengan 20 suara, Pak Fahri Bachmid mendapat 29 suara dari 29 suara yang diperoleh Fahri Bachmid, lanjutnya.
Namun dalam rapat penentuan ketua umum sementara, Yusril yang tak lagi menjabat sebagai Ketua PBB justru menjadi ketua rapat.
Bahkan, ada keputusan yang diambil terkait rapat Yusril untuk menentukan ketua sementara PBB.
“Karena saya ingin lingkungan yang mendukung, saya meyakinkan pendukung saya ‘tidak perlu ribut’, jadi kami sepakat, Pak Yusril juga harus memilih, jadi intinya yang memilih DPP adalah Pak Yusril, perlu ada. Wakil Presiden Jenderal atau siapa, tapi saya juga tidak mau ada kebingungan, itu saja,” ujarnya.
Singkat cerita, Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenekar) mengatakan, pada Senin, 20 Mei 2024, Yusril mendatangi kantor DPP untuk meminta kop surat dan stempel pimpinan sekretariat partai yang diklaimnya dikirimkan oleh Yusril Ihza Mahendra.
Ia merasa janggal dengan situasi tersebut sehingga meminta Kepala Sekretariat mengkonfirmasi ke Yusril Ihja Mahendra.
“Tangkapan layarnya masih saya simpan di WA saya. Pak Yusril minta kop surat yang ada stempelnya. Benar. Saya tidak ada pretensi, tidak ada ide, tidak apa-apa, tidak ada bias, saya kasih,” ujarnya.
Namun, Afriansya ternyata menggunakan kop surat dan stempel sebagai sampul untuk mengajukan surat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah susunan pengurus DPP PBB, termasuk Afriansya Noor yang menjabat Sekretaris Jenderal.
Afriansyah kemudian mengetahui dari seseorang yang dikenalnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa namanya telah diubah dari jabatan Sekjen PBB.
“Yang terjadi, yang terjadi ada surat usulan yang disampaikan oleh Presiden Jenderal Yusril Ihzah dan Wakil Sekjen.
“Pasti mantan Ketua Umum dan Sekjen yang mengusulkan. Kenapa Sekjen tidak ada? Mereka lapor, “Bro, nama saudaraku sudah diubah,” kata teman-teman Kumham, dan aku tertawa dan berkata, “ Oh, begitu,” tapi aku tidak tahu. Tidak ada bukti. -Apa, aku tidak percaya.
Karena kondisi itu, Afriansya menilai penunjukan Sekjen DPP PBB yang baru dengan penunjukan Mohammed Masduki ada kecurangan.
Pasalnya, surat yang diajukan ke Kementerian Hukum dan Pertahanan itu ditandatangani oleh Yusril Ihza Mahendra yang bukan Ketua Umum PBB.