Wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto disarankan menunjuk Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai pelaksana program pangan bergizi gratis.
Menurut Direktur Eksekutif Institute of Economic and Financial Development (INDEF), Esther Sri Astuthi, pemerintahan Prabowo-Jabran tidak perlu membentuk lembaga baru untuk mengelola program tersebut.
Oleh karena itu, efisiensi anggaran kini dikatakan harus menjadi prioritas.
“Kabinet ini menurut saya (di pemerintahan Prabhu-Jabran) tidak boleh longgar. Jadi kita tahu sekarang kebijakan fiskal dan moneter sedang ketat. Jadi ikat pinggang kita ketat.” Ucap Paskah saat ditemui di Hotel Le Meridien. Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Ia berkata: “Artinya efisiensi anggaran harus menjadi prioritas. Kalau ada lembaga baru yang menyelenggarakan makanan (makanan gratis), berarti lembaga tersebut mempunyai anggaran tetap untuk pelatihan staf, pemeliharaan gedung, dan lain-lain. Tambahkan lagi.”
Ia menyarankan agar Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial serta Kementerian Kesehatan menerapkan pangan gratis, karena program ini seperti bantuan sosial.
Ia mengatakan Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan karena di bidang gizi.
“Sekarang saatnya memperkuat integrasi kebijakan dan koordinasi kebijakan, mengingat situasi perekonomian Indonesia ke depan cukup sulit,” kata Esther.
Rp 71T
Seperti diketahui, program pangan bergizi gratis yang menjadi andalan calon presiden Prabowo Subianto menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Nilai yang disepakati pemerintahan selanjutnya oleh kabinet progresif Indonesia adalah Rp71 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulani Andrawati memastikan anggaran sebesar itu masuk dalam kisaran posisi dalam rancangan APBN atau RAPBN 2025.
“APBN sudah kita masukkan dan sudah disetujui oleh Presiden terpilih yang dimulai secara bertahap dengan perkiraan awal Rp 71 triliun,” kata Sri Mulani di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian. Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Mantan manajer Bank Dunia ini mengatakan, anggaran yang dirancang untuk Program Pangan Gizi Gratis atau MBG akan disiapkan secara rinci oleh tim Prabhu-Jibran.
Menurut dia, batas defisit dan rasio utang juga akan dijamin sesuai batas aman undang-undang perpajakan negara.
“APBN kita dikelola dengan hati-hati dan tetap terjaga kelestarian dan kesehatannya karena merupakan instrumen penting bagi pemerintahan saat ini atau di masa depan dan hubungan kita tetap kuat untuk berkomitmen pada pengelolaan keuangan yang bijaksana.” kata Sri Mullaney.