Ekonom INDEF Ingatkan Pemerintahan Prabowo, Harus Siap Dihakimi Pasar Jika ‘Ngemplang’ Bayar Utang

Laporan Endrapta Pramudhiaz wartawan Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ekonom Institute for Economic and Financial Development (INDEF) memperingatkan pemerintahan Presiden Indonesia Prabowo Subanto tidak akan gagal bayar utang pemerintah Indonesia yang jatuh tempo pada 2024-2029. Rp 800 miliar.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 30 April 2024, ketika Prabowo berkuasa, utang pemerintah yang harus dibayar pada tahun 2025 mencapai $800,33 triliun.

Utang ini terdiri dari pinjaman Surat Berharga Negara (SBN) Rp 705,5 miliar dan Rp 100,19 miliar.

Karena sebagian besar utangnya berbentuk SBN, maka pembayarannya harus dilakukan tepat waktu. Tidak ada negosiasi untuk menunda pembayaran.

Jika pemerintahan Prabowo gagal membayar utang ini, mereka harus bersiap menjadi sasaran penilaian pasar.  Di tahun Per 30 April 2024, saat Prabowo berkuasa pada tahun 2025, total utang pemerintah mencapai Rp 800,33 triliun.  (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

“Utangnya 70 persen lebih itu SBN. SBN ini tidak ada negosiasi, tidak bayar, makanya kita yang menilai. Masuk ke pasar. Tidak seperti dulu.”

“Jadi harus siap menghadapi pasar. Kalau tidak berkomitmen, nanti dihakimi,” kata Direktur Pengembangan Big Data INDEF Iko Listianto dalam debat bertajuk Debt Legacy for the Future Government, Jumat (5). /7/2024).

Sementara itu, Direktur Program Institute for Economic and Financial Development (INDEF) Isha M Rachabini menilai jatuh tempo utang harus menjadi fokus pemerintahan Prabowo.

Alasannya, Prabowo punya banyak program high profile dengan anggaran besar. Tahun depan 2025, APBN diperkirakan Rp 71 miliar, belum lagi gizi gratis.

“Hal ini perlu kehati-hatian antara program pemerintah yang ambisius dan masif, pendanaan program, dan jatuh tempo utang,” kata Isha.

Menanggapi hal ini, pemerintahan Prabowo dinilai harus membiarkan pendapatan negara bertambah, bukan berkurang.

Jika pendapatan negara di kemudian hari tidak bertambah atau berkurang, pasti akan berdampak pada defisit fiskal, yakni semakin membesar.

“Kalau pendapatan tetap atau turun, defisitnya besar. Uangnya dari mana? Shutdown lagi bisa bikin utang baru lagi. Kita rasa, kita tidak bisa keluar dari utang,” kata Isha. .

Untuk itu, Prabowo menegaskan, pemerintah harus memperhatikan dan berhati-hati ke depan.

Oleh karena itu, kita harus hati-hati dengan apa yang terjadi dengan banyaknya program yang mempunyai (utang) pada tahun 2024, 2025, dan tahun-tahun berikutnya. Ini akan mempengaruhi keseimbangan anggaran kita, kata Isha.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *