Fersianus Waku, seperti dilansir Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Effendi Simbolon, anggota Fraksi I KHDR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), mengatakan separuh dari seluruh kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo berkualitas buruk.
Pengumuman itu disampaikannya menanggapi serangan berbayar terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Separuh menteri Pak Jokowi kondisinya serius, kata Effendi di Gedung Majlis Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Effendi mengatakan, pengangkatan menteri sebaiknya dilakukan hanya di KHDR, yakni tidak langsung oleh presiden, melainkan dengan itikad baik.
“Ya, itu harusnya pas, kan?” Setidaknya dia tahu peran dan tanggung jawab pentingnya. Tidak, gaya sukarelawan itu lucu sekali, seperti toko lemari. “
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyayangkan tata kelola Komisi KHRD yang sangat lemah.
Menurut Effendi, Komisi I KHDR sebaiknya memberhentikan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
“Ya, atas nama Konstitusi, lebih baik kita menyingkir.” Oleh karena itu, kami umumkan Menteri dalam keadaan sehat.
Selain itu, peretasan server PDN merupakan tindakan serius karena menyangkut keamanan nasional, katanya.
Effendi, Direktur Penerangan (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Arijani menyayangkan keputusan Pangerapa mundur.
Effendi mengatakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang harus mengundurkan diri, bukan Samuel.
“Menteri harus mengundurkan diri. Kalau tidak, dia akan dipecat.”
Cominfo Samuel Arijani Pangerapan, Direktur Jenderal Teknologi Informasi (Farmasi) mengundurkan diri pada 1 Juli 2024.
Langkah tersebut diambil Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa peretasan yang dilakukan Pusat Data Nasional (PDN).
“Semuanya ada waktunya, ini saatnya saya pamit dan mengumumkan bahwa saya sudah melamar pada 1 Juli. Saya mengundurkan diri dari bahasa dan mengirim surat ke Menteri Komunikasi dan Informatika kemarin.”
“Sebagai pengelola proses perubahan teknis, saya bertanggung jawab secara moral atas hal ini dan saya yakin masalah ini harus saya selesaikan,” kata Samuel di kantor Cominfo, Kamis. kata Samuel, Kamis (4/7/2024) di kantor Cominfo.
Pengunduran dirinya disampaikan langsung kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Pengelolaan server PDN sendiri secara teknis berada dalam lingkup Departemen Perangkat Lunak dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Samuel Pangerapan menjadi korban
Komentator kebijakan publik Trubus Rahadiansah mengkritik pengunduran diri Samuel Pangerapa.
Menurutnya, Samuel menjadi korban karena harus mengundurkan diri akibat penyerangan di server PDN.
Trubus mengatakan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi yang harus mundur, bukan ajudannya. “Dia harus menerima kenyataan ini sebagai pengorbanan. Trubus mengatakan, Kamis (4/7/2024) “Menteri sebaiknya mundur.”
Trubus pun mengungkapkan keterkejutannya atas pembahasan tuntas sidang komisi dengan KHDR. Namun Presiden Jokowi punya komentar berbeda. CEO Cominfo Samuel Arijani Pangerapan mengundurkan diri karena serangan perangkat lunak berbayar di server PDN
Sementara masyarakat sendiri belum puas dengan kondisi saat ini. CEO Aptika akhirnya mengundurkan diri. Karena itu, mau tidak mau Menteri Komunikasi dan Informatika akan lemah, katanya.
“Seharusnya beliau (Budi Arie) mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi tahukah Anda, beliau sudah banyak berjasa kepada Pak Jokowi.
Tentu saja sulit bagi Pak Jokowi untuk mundur karena terpaksa.
Trubus mengatakan mencopot Budi Ari tidak akan menyelesaikan masalah. Menurutnya, keputusan mundurnya CEO “Aptika” itu hanya tipuan rakyat.
“Itu adalah pertanggungjawaban publik atas foto-foto yang diambil oleh Cominfo,” kata Trubus.
“Sebenarnya kalau kita mau keadilan, ada tiga instansi yang bertanggung jawab: BSSN dan Telkom. Jadi Cominfo, BSSN dan Telkom harus bertanggung jawab atas penyerangan ini.”
Analis teknologi dan CEO ICT Institute Heru Sutadi juga angkat topi dan memuji keputusan Samuel.
Dalam wawancaranya dengan Tribunnews, Kamis (4/7/2024), “Kami benar-benar angkat topi dengan keputusan mencopot seorang pejabat di Cominfo.”
Samuel Arijani, Direktur Jenderal Program Penerangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada konferensi pers di kantor Cominfo, Jumat (27/10/2023). (Endrapta Pramudiaz/Tribunnews.com)
“Masa jabatannya sampai Desember tahun ini sebelum dia pensiun.”
“Apa yang terjadi pada server PDNS bukan main-main,” kata Heru. PDNS tidak hanya menjadi pusat data namun juga jantung pelayanan publik pemerintah di era digital ini.
Oleh karena itu, harus ada pertanggungjawaban atas segala kesalahan dalam perencanaan, pengelolaan, dan operasional PDN.
Heru juga merujuk pada ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada PDNS 2 yang mengatakan segala sesuatu terkait pembayaran tol sudah dikaji.
Baca Juga: Pelayanan Bandara Sistem Imigrasi RI, Overcrowding, Rebutan di Medsos
Jokowi mengatakan yang penting adalah mencari solusi agar semua hal tidak terulang kembali, dan membuat cadangan seluruh data nasional.
Heru: “Presiden bilang, semuanya sudah dievaluasi dalam hal ini.
Alasannya, menteri, pimpinan lembaga, CEO adalah presiden yang mengangkat dan mengambil keputusan.