TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) atau Dewan Medis Dunia, Tarona Ikarar mendukung gagasan calon presiden Prabowo Subianto untuk membangun 300 sekolah kedokteran di Indonesia.
Ia menilai, gagasan Prabowo tidak hanya membuka peluang bagi anak-anak untuk menjadi dokter di negeri ini, tetapi juga menyelesaikan permasalahan nasional yang sangat penting, yakni minimnya jumlah dokter umum dan dokter spesialis.
Taruna Akrar mengatakan kepada media, Senin (7/1/2024): “Tentu saja ide Pak Prabhu sangat bagus, bukan menjual izin pembukaan program studi kedokteran, tetapi sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. “
Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin ini melihat mahalnya biaya pengobatan di Indonesia karena kampus yang membuka fakultas kedokteran terbatas, hanya 93 perguruan tinggi.
Ia mengatakan, di satu sisi kebutuhan akan tenaga kesehatan khususnya dokter masih sangat tinggi.
Ilmuwan global tersebut menyebutkan Indonesia masih kekurangan 160.000 dokter pada tahun 2023, menurut data Kementerian Kesehatan.
Katanya, belum termasuk jumlah dokter spesialis yang saat ini baru mencapai 40 ribu dokter.
Makanya pendidikan kedokteran itu mahal, lanjut Tarona, karena kebutuhannya banyak, sedangkan sekolah kedokterannya sedikit.
Dia berkata: Bagaimanapun, universitas yang memiliki sekolah kedokteran memainkan peranannya.
Tarona mengatakan salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan biaya pendidikan kedokteran adalah dengan menambah jumlah kampus untuk membuka sekolah kedokteran.
Katanya: Agar kampus tidak main-main dengan harga.
Karena itulah Profesor Taruna mengingatkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Ombibuslaw Kesehatan bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak.
Ia pun berharap gagasan Prabowo membangun 300 fakultas kedokteran dapat terlaksana agar tidak ada lagi diskriminasi di kemudian hari, sehingga jumlah lulusan kedokteran terus bertambah untuk mengatasi kekurangan dokter.
Selain itu, Taruna juga menyampaikan bahwa pemerintah juga memberikan subsidi kepada mahasiswa dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kesempatan setinggi-tingginya bagi mahasiswa.
Katanya: Oleh karena itu, pemerintah harus ikut memberikan subsidi untuk sekolah kedokteran ini, harga pendidikannya tidak mahal.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan Indonesia ini berpendapat, sudah saatnya kerjasama intensif antara pemerintah, perguruan tinggi, dan swasta untuk mendukung pembiayaan universitas.
Perusahaan swasta dapat membantu. Di Amerika, hal ini disebut filantropi. Memberikan bantuan keuangan atau bentuk CSR (Corporate Social Responsibility). “Perusahaan diperbolehkan memberikan biaya pendidikan untuk kampus, dan perusahaan swasta juga berkontribusi terhadap pendidikan kedokteran di Indonesia,” kata Taruna.
Ia berharap alokasi belanja pendidikan Indonesia sebesar 20 persen APBN dapat dikelola dengan baik agar kisruh yang kerap terjadi akibat mahalnya biaya pengobatan tidak terulang kembali.
Tarona berkata: Makanya saya berharap Menteri Pendidikan adalah orang yang tahu segalanya.