Koresponden Danang Triatmojo dari Tribunnews.com melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Pos Indonesia.
MoU tersebut ditandatangani pada Selasa (04/06/2024) di Aula Nusantara, Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta Pusat.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Sirekar dan CEO PT Pos Indonesia Faisal Rochmat Tjomadi menandatangani kerja sama tersebut.
Dalam sambutannya Rednow menyampaikan bahwa kolaborasi merupakan kunci untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik dan maksimal.
Kerjasama tersebut sangat penting untuk mendukung kerja diplomasi ekonomi yang mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.
“Kerja sama dan kekuatan gabungan menjadi kunci bagi hasil kerja kita yang terbaik dan optimal. Dan saya kira kerja sama tersebut sangat diperlukan, terutama untuk mendukung kerja diplomasi ekonomi guna mendukung pembangunan ekonomi Indonesia,” kata Rednow. .
Retno mengatakan pengalaman OJK dan PT Pos Indonesia bermanfaat untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Utama PT Pos Indonesia Faisal Rochmat Tjomadi (kanan) saat acara penandatanganan kerja sama di kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Selasa (04/06/2024) (Tribunnews.com/Danang Triatmojo)
Koordinasi Kementerian Luar Negeri dan OJK pada dasarnya terdiri dari dua aspek.
Khususnya sektor keuangan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja migran, pegawai pemerintah Indonesia atau ekspatriat di luar negeri.
Penguatan perekonomian meliputi pengembangan pasar karbon dan transformasi digital bank, kemudian perluasan pasar karbon Indonesia dan pengembangan calon pembeli di tempat kerja masing-masing.
Terkait perlindungan WNI di luar negeri, Retno mengatakan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi pekerja migran dari ancaman seperti penipuan remittance, investasi bodong, dan pencucian uang, termasuk melindungi pinjaman online.
“Kemitraan Kementerian Luar Negeri dan OJK diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan PMI serta memberdayakan mereka melalui akses perbankan yang nyaman dan terlindungi,” kata Redno.
Sementara itu, kemitraan PT Pos dengan Indonesia menjadi bagian penting dalam memperkuat perekonomian melalui penguatan konektivitas dan rantai pasok.
Koordinasi Kementerian Luar Negeri dan PT Pos Indonesia diharapkan dapat memperkuat ekosistem logistik perusahaan Indonesia di luar negeri dan khususnya membantu UKM dan UMKM menjangkau pasar global.
“Koordinasi Kementerian Luar Negeri dan PT Pos Indonesia akan memperkuat lingkungan logistik bagi perusahaan Indonesia di luar negeri dan yang terpenting, membantu UKM dan BUMN go global,” jelas Redno.
Sementara itu, CEO PT Pos Indonesia Faisal Rochmat Tjomadi mengatakan, salah satu kekhawatiran perusahaan UKM adalah ketidakmampuan memasuki pasar ekspor.
Melalui kerja sama ini, Kementerian Luar Negeri melalui dukungannya diharapkan dapat membantu memasuki pasar ekspor.
“Salah satu kekhawatiran mitra UKM kita adalah tidak bisa masuk ke pasar ekspor. Harapan kita dengan menjalin kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, kantor di banyak negara dan duta besar di banyak negara. Ini akan membantu para pengusaha yang ingin mengekspor, Yang mau memperluas pasarnya,” ucapnya. Dia di luar negeri, kata Faisal.
Mahendra Sirekar, Ketua Komite OJK, mengatakan kerja sama tersebut mencakup beberapa aspek, antara lain koordinasi kerja sama internasional di mana Indonesia menjadi anggota atau pesertanya, dan diplomasi ekonomi di sektor jasa keuangan.
Kemudian, meningkatkan peran ekspatriat dalam rangka peningkatan inklusi keuangan warga negara asing terkait literasi dan pembangunan nasional, sosialisasi, dan pendidikan warga negara Indonesia.
Terakhir, memperkuat keamanan WNI di luar negeri.
Hal ini diperlukan karena WNI yang merupakan pekerja migran juga rentan terhadap aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan, seperti pinjaman online dan investasi bodong.
Kelima, terkait penguatan perlindungan konsumen bagi WNI di luar negeri. Dalam berbagai program peningkatan pendidikan, literasi, dan inklusi, kami menemukan banyak WNI di luar negeri pada umumnya dan pekerja migran Indonesia pada khususnya yang terdampak. sektor jasa,” ujarnya. Mahendra