TribuneNews.com – Hubungan bilateral Thailand dan Myanmar mendadak memanas belakangan ini.
Insiden tersebut menyusul terungkapnya langkah mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra yang mengadakan pertemuan rahasia dengan kelompok anti-pemerintah di junta militer Myanmar.
Tindakan tersebut juga membuat marah DPR Thailand dan dinilai memanaskan hubungan kedua negara sejak junta mengambil alih pemerintahan Myanmar pada tahun 2021.
Hasil pertemuan tersebut, Komite Keamanan Negara dan Perbatasan DPR akan memasukkan isu tersebut ke dalam agenda pada Minggu ini dalam kunjungan resmi ke Distrik Mae Sot di Provinsi Tak.
Mengutip TribuneNews dari PBS Thailand, Rangsiman Rom selaku ketua panitia mengatakan, Rabu (8/5/2024).
Komite akan mengundang pejabat terkait untuk memberi pengarahan kepada anggotanya mengenai masalah ini, tambahnya.
Rongsimon menekankan, pertemuan Thaksin dengan perwakilan kelompok tersebut dapat menimbulkan kebingungan mengenai peran Thailand dalam memulihkan perdamaian di Myanmar.
Pria yang merupakan anggota penting partai Move Forward itu juga mempertanyakan kemampuan Thaksin yang sembarangan mengadakan pertemuan.
“Thaksin tidak punya posisi di pemerintahan ini dan pemerintah tidak memberinya tanggung jawab untuk membawa perdamaian ke Myanmar,” katanya.
“Pertemuan dengan kelompok-kelompok yang bertikai di Myanmar hanya boleh diadakan oleh perwakilan yang sah dan berwenang.” Rangasimon melanjutkan.
Rangsimon juga mengaku tidak mengerti bagaimana Thaksin bisa menjadi wakil Thailand dalam perundingan tersebut.
Ia juga khawatir jika Thaksin berkomitmen untuk melakukan perundingan, pemerintah Thailand akan terpaksa menindaklanjutinya.
Ia khawatir hal ini dapat memberikan tekanan pada pemerintah Thailand dan mempengaruhi hubungan dengan Myanmar
Rangsimon juga menekankan bahwa tindakan Thaksin mengkhianati diplomasi Thailand sebagai anggota ASEAN, yang telah berulang kali menyatakan kebijakannya untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota lain.
“Perdana Menteri Sretha Thaksin harus mewakili Thailand dalam masalah ini. Dia mendapat dukungan dari parlemen, namun Thaksin tidak berada di pemerintahan.” Rangasimon melanjutkan.
Sejauh ini, baik Perdana Menteri maupun Menteri Luar Negeri Maris Sangiampongsa tidak mengecam tindakan Thaksin, kata Rangsimon, yang jelas-jelas melemahkan kedua pemimpin tersebut.
Pertanyaannya adalah, siapakah Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri? dia menambahkan.
(tribunenews.com/bobby)