TRIBUNNEWS.COM – Perdebatan penyelamatan perumahan rakyat (Tapera) saat ini sedang ramai diperbincangkan di masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ragu-ragu menanggapi ucapan tersebut.
Hal itu disampaikan Anggota Komite Kelima DPR RI Konstituen Malut Utara Irene Yusiana Roba Putri saat rapat kerja dengan Menteri PUPR di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (6 Juni 2024).
Dilaporkan YouTube DPR RI: “Ada apa Pak? Saya lihat wawancara Pak Chung Man Hak di mana-mana. Saat Tapela tanya kenapa tidak ada jawaban tegas?”
Ia lantas mempertanyakan konsep Tapera yang membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mengajukan KPR.
“Mohon maaf pak, subsidi itu tanggung jawab negara, bukan mensubsidi sesama saudara. Bagi saudara sebangsa, ini yang disebut gotong royong.”
Chung Man Hak kemudian menjawab pertanyaan Eileen tentang penyelamatan perumahan rakyat.
“Kalau begitu Tapela harus kita tanggapi. Kita didampingi bapak-bapak Badan Penindakan (BP) Tapela, Pak Helu selaku Komisaris dan beberapa wakilnya.”
“Untuk itu, dan dia akan menjelaskan Tafera nanti, tapi seperti yang dikatakan Ibu Erin sebelumnya, simpanan penyitaan kami adalah 9,9 juta rumah, jumlah rumah yang tidak dapat dihuni adalah 2,6 juta rumah, dan rumah tangga baru bertambah sebesar 800,000. Satu set satu tahun.”
“Kalau tidak salah ingat, ini berdasarkan penelitian Sucenas. Jumlah ASN saja sekitar 4,4 juta orang, 1,8 juta di antaranya adalah tuna wisma.”
Basuki kemudian menjelaskan, pemerintah tidak mengucurkan pendanaan dari APBN, melainkan pendanaan kepemilikan rumah tersedia melalui persetujuan DPR dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pada tahun 2010 hingga 2024.
“Dari 2010 hingga 2024, kemungkinannya lebih dari $105 triliun, dan nanti dia (BP Tapera) akan menguraikan kredit untuk pembangunan rumah lebih dari $300 triliun.”
Selain itu, akan ada subsidi margin bunga dan pembiayaan perumahan berbasis tabungan pada tahun 2015 hingga 2020, jelasnya.
Saat Chung menjelaskan soal Tapera, Ridwan, salah satu anggota Komite Kelima DPR, menyela rapat.
Menurut dia, persoalan Tapela sebaiknya dibicarakan dalam sidang luar biasa.
“Presiden, mungkin begitu, Pak Presiden, izinkan saya menyela. Kalau bisa Pak Menteri, mari kita adakan pertemuan khusus untuk membahas masalah ini. Pertanyaan ini agak panjang karena kita mempunyai banyak masalah. Kita soal itu, Pak,” kata Ridwan.
Oke, saya setuju pak. Soal Tapela Pak Menteri, nanti ada agenda khusus, kata Ketua Komite Kelima DPR Lazare.
Chung kemudian mengatakan ingin memberikan klarifikasi umum mengenai masalah rekaman tersebut.
“Pak Ketua, mungkin tidak secara detail, tapi secara umum untuk memahami apa itu tapera,” kata Chung.
Namun Lazare mengatakan akan lebih baik jika masalah Tafera dibahas secara spesifik.
Pasalnya, kontroversi Tapela menyedot banyak perhatian.
Setelah mendapat penjelasan, Chung Man Hak akhirnya paham dan menjawab pertanyaan lain yang dilontarkan anggota DPP. (Tribunnews.com/Deni)