Laporan reporter Tribunnews.com Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi
“Saya setuju dan setuju (study tour dilarang). Kalaupun saya Pemda, saya akan mengurangi risikonya,” kata Dede Yusuf di Balaikota, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini mengatakan, kewenangan pelarangan wisata edukasi berada di tangan Menteri Pendidikan RI.
Ia juga meminta segera dilakukan investigasi terhadap masuknya wisata edukasi ke dalam kurikulum.
Tujuan dari sektor ini adalah untuk mengurangi perjalanan yang tidak perlu dan mengurangi risiko. Sekali lagi, kami akan memeriksa apakah perjalanan pendidikan itu masuk dalam kurikulum, katanya. .
Dede juga menyarankan untuk mengganti kurikulum dengan kegiatan yang mendukung hak-hak siswa lainnya.
Dikatakannya, setiap kegiatan hendaknya berkaitan dengan perlindungan keterampilan siswa.
“Kalau seperti kemarin, maka itu perjalanan wisata, tidak ada hubungannya dengan penyidikan. Oleh karena itu, semua itu akan kita selidiki, saya kira saat ini, saya yakin pemerintah akan melarang negara tersebut, bukan yang lain. kegiatan.” dia berkata.
“Karena yang biasa terjadi, tamasya atau tamasya sekolah diatur karena harga. Kadang orang tua merasa terpaksa, tidak ada pilihan, mereka ikut-ikutan,” tutupnya.