TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Dharma Lautan Utama, satu-satunya perusahaan pelayaran swasta nasional, dianugerahi penghargaan bagi instansi yang aktif menyelenggarakan pelayaran Idul Fitri tahun 2024/1445 Hijriah.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Direktur Utama PT DLU Erwin H. Poedjono pada Rapat Koordinasi Teknis Angkutan Darat Tahun 2024 di Grand Ballroom Kempinski Jakarta pada 10 Juli 2024.
Selain PT DLU, beberapa instansi lain juga mendapat penghargaan serupa.
Mereka adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Korps Transportasi Polri, PT Jasa Raharja, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Direktur Utama PT DLU Erwin H. Poedjono mengatakan, penghargaan yang diterima perusahaannya merupakan hasil jerih payah dan kerja keras manajemen bersama seluruh sumber daya manusia perseroan dalam memberikan pelayanan transportasi Idul Fitri terbaik di tahun 2024.
Menurut dia, penyerahan penghargaan ini bukan berarti perseroan sudah maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa penyeberangan.
Di sisi lain, penghargaan merupakan alat untuk memotivasi dan mengevaluasi seluruh kebijakan perusahaan dan layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
Didampingi Direktur Bisnis dan Operasional PT DLU, Rahmatik Ardianto, ST, menjelaskan pihaknya sangat berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan atas inisiatif pemberian penghargaan kepada instansi yang telah berjasa besar dalam angkutan Lebaran 2024.
“Penghargaan seperti ini sangat bagus dan harus selalu diberikan oleh regulator. Tujuannya untuk memotivasi operator penyeberangan di Indonesia agar terus berbenah dan menghasilkan inovasi pelayanan yang baru dan lebih baik,” ujarnya.
Diakuinya, menjadi operator penyeberangan yang baik dan menguntungkan di Indonesia tidaklah mudah, apalagi dengan terbatasnya infrastruktur dermaga, biaya operasional yang terus meningkat, dan tingginya demurrage kapal di setiap rute.
Dia mencontohkan dampak minimnya tempat berlabuh: idle capacity kapal penyeberangan Merak-Bakaueni mencapai lebih dari 50 persen. “Pemerintah harus memperhatikan hal ini. Infrastruktur dermaga baru harus segera dibangun untuk mengurangi idle capacity,” ujarnya.