TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan angka 9,03 persen penduduk miskin di Indonesia atau 25,22 juta jiwa pada Maret 2024.
Di Indonesia, jumlah tersebut menurun menjadi 680 ribu orang dalam sepuluh tahun terakhir.
“Pada periode ini angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,33 persen dibandingkan Maret 2023 yaitu sebanyak 25,90 juta jiwa,” kata Plt Sekretaris Jenderal Badan Pusat Statistik (BPS) Imam Machadi dalam konferensi pers, Senin (1/7). / 2024).
Jumlah penduduk miskin meningkat selama pandemi, yaitu sebanyak 26,36 juta penduduk miskin pada tahun 2022.
Pada bulan Maret 2023 dan Maret tahun ini, angka kemiskinan akan menurun secara bertahap.
Namun kesenjangan antara kemiskinan di perkotaan dan pedesaan semakin melebar.
Pada Maret 2024, kemiskinan di perdesaan mencapai 11,79 persen, sedangkan di perkotaan hanya 7,9 persen.
Menurut Imam, penurunan kemiskinan terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan penurunan tertinggi terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
Tingkat kemiskinan di negara ini turun 0,57 persen dari 13,29 juta orang pada Maret 2023 atau 12,72 juta orang pada Maret 2024.
Penduduk miskin masih terkonsentrasi di Provinsi Jawa dan Sumatera, dimana jumlah penduduk miskin masing-masing sebesar 13,24 juta jiwa dan 5,55 juta jiwa.
BPS juga mencatat angka kemiskinan mengalami peningkatan setiap tahunnya di tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Total ada 20 provinsi yang angka kemiskinannya lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Sisanya, 18 provinsi, berada di bawah rata-rata nasional.
“Angka kemiskinan di provinsi Pulau Papua lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, sedangkan sebagian besar provinsi di Pulau Kalimantan berada di bawah rata-rata nasional, kecuali Kalimantan Utara,” kata Imam.
Garis kemiskinan pada Maret 2024 sebesar Rp582.932 atau meningkat 5,9% dari Maret 2023.
Pada Maret 2024, kemiskinan di perkotaan sebesar Rp601.871 atau lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yakni Rp556.874. Pemantauan berkelanjutan
Noring Noriartuno, Wakil Koordinator Jaminan Sosial Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mencatat kemiskinan ekstrem masih tinggi di Papua.
Menurut Nunung, data tersebut bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem (P3KE).
“Ada provinsi, khususnya di wilayah timur, yang persentasenya masih relatif tinggi. Kami sudah berkoordinasi dan segera melakukan pendekatan, misalnya untuk Papua.” Di Pulau Papua dengan 6 provinsinya, kami percaya informasi tersebut. menjadi panduan,” kata Nunning.
Nunung mengatakan, pemerintah masih terus memantau kasus kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Selain Papua, kata Noning, banyak daerah di Pulau Jawa yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.
“Di Jawa ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan itu kami pastikan.” Karena otomatis kalau jumlah penduduknya besar, walaupun persentasenya kecil, tapi cukup besar,” kata Noning.
Kendati demikian, Nunning optimistis kemiskinan secara nasional akan berkurang pada Juli mendatang.
“Kami berharap hasil Juli tahun ini tidak kurang dari 1 persen.” Kami berharap kurang dari 1 persen,” kata Nung.
Menurut BPS, 15 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah sebagai berikut: Jawa Timur 3,98 juta penduduk miskin atau 9,79 persen Jawa Barat 3,85 juta penduduk miskin atau 7,46 persen Jawa Tengah 3,70 juta penduduk miskin atau 10,47 persen Sumatera Utara 1,23 juta penduduk miskin atau 7,99 persen Nusa Tenggara Timur 1,13 juta jiwa miskin atau 19,48 persen Sumsel 984,24 ribu jiwa miskin atau 10,97 persen Lampung 941,23 ribu jiwa miskin atau 10,69 persen Aceh 804,53 ribu jiwa miskin atau 14,23 persen Sumsel 10,97 persen jiwa miskin Sulawesi 736,48 ribu jiwa miskin atau 8,06 persen Nusa Tenggara Barat 709,01 ribu penduduk miskin atau 12,91 persen Riau 492,25 ribu penduduk miskin atau 6,67 persen DKI Jakarta 464,93 ribu penduduk miskin atau 4,30 persen DI Yogyakarta 5.353 persen penduduk miskin. 76 ribu penduduk miskin atau 11,77 persen.