TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR RI berencana menghilangkan kantor pemerintahan anggota DPR RI dan menggantinya dengan perumahan.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, sebenarnya gedung-gedung anggota DPR RI saat ini, seperti di Kalibata, Jakarta Selatan, dan Ulujami, Jakarta Barat, kondisinya kurang sempurna.
Pernyataan tersebut dilontarkan Indra saat mengunjungi kediaman anggota DPR RI di Kalibata.
Pantauan Tribunnews, faktanya banyak rumah yang dibangun dua lantai, masih tergolong hunian, hanya sebagian rumah saja yang rusak, namun kondisinya lumayan.
Namun Indra mengatakan, kondisi rumah dinas di Kalibata jika diperuntukkan bagi pemimpin negara masih di bawah standar yang layak.
“Kami punya informasi, kalaupun rumahnya bagus, saya tunjukkan secara struktur, ukuran dan tujuannya ya, untuk rumah para kepala suku masih dalam peluang saat ini,” kata Indra saat ditemui saat berkunjung. DPR. . Kediaman anggota RI di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).
Menurut dia, akomodasi anggota DPR RI yang ada saat ini belum memberikan dukungan infrastruktur yang memadai bagi anggota parlemen dalam bekerja.
Salah satunya tampak sama besarnya dengan bangunan dan tampilan bangunan yang menurutnya sudah tua karena dibangun sekitar tahun 1980an.
“Jadi gedung ini dibangun kembali pada tahun 80-an dari sudut pandang waktu itu, tentu saja dari sudut pandang masa kini, menurut saya perlu direnovasi jika ingin digunakan sebagai kediaman DPR.” katanya.
Salah satu permasalahan yang ditangani India adalah krisis perumahan yang menghambat pergerakan parlemen.
“Untuk kediaman ini, seperti yang teman-teman lihat, tangga di atas sekitar 20 sampai 25 cm, tangga di atas ya,” foto kediaman anggota DPR RI di DPD Kalibata. Kompleks Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan yang dikabarkan hilang, Senin (7/10/2024). (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti)
“Kadang-kadang kalau pasangan butuh ruang atas untuk menyimpan barang, lebar tangganya hanya 20 sampai 25 cm, dan perakitannya sulit,” jelasnya.
Tak hanya itu, menurutnya, lahan untuk memasak dan parkir tidak cukup, terlalu banyak.
Oleh karena itu, menurut Anda guest house yang dibangun di atas tanah setinggi 188 meter ini masih di bawah standar kelayakan guest house.
“Dalam kasus DPR, tentunya sebagai lembaga negara, tempat penampungannya harus dalam kondisi baik, lingkungannya bagus, bangunannya bagus, mampu bekerja secara efisien dan efektif, serta mampu mengambil keputusan politik. ” katanya.
Indra juga mengungkapkan, rumah anggota yang berjumlah 560 unit baru akan diterima pada akhir Oktober.
Menurutnya, kondisi kediaman anggota DPR RI saat ini kurang baik.
Dikatakannya, ada yang rusak, dan banyak serangga seperti tikus berkeliaran di sekitar rumah.
“Kita punya aplikasi namanya perjaka, yaitu Perawatan Rumah Kalibata (Perjaka). Nah, di perjaka setiap hari ada satu yang dikirim anggotanya, rata-rata ada 15 sampai 20 pengaduan yang nyambung dengan rumah singgah, “ucap Indra.
“Terus ada batasannya, lalu berpengaruh juga dengan efek serangga yang sering muncul di kabinet dan lain-lain. Ini 3 hal,” sambungnya. Foto kediaman anggota DPR RI di Kompleks DPD Kalibata, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan yang dilaporkan hilang, Senin (7/10/2024). (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti) Rumah terendam banjir
Tak hanya itu, kata dia, kebisingan lainnya biasanya terjadi saat musim hujan tiba.
Menurut Indra, banyak rumah yang kerap terendam hingga kaki orang dewasa.
Hal ini terjadi karena aliran sungai di bagian hilir yang kini semakin rendah tidak mampu menahan hujan.
“Apalagi saat musim hujan, di bagian selatan dan timur, kemungkinan kalau hujan terlalu deras, ada suara-suara keluhan sungainya sempit, sehingga kalau hujan deras airnya harus naik. jalan raya,” ujarnya.
“Tapi kalau hujan deras bisa masuk ke dalam rumah, tapi biasanya hanya kaki saja,” lanjut Indra.
Selain itu, Indra mengatakan, kediamannya berada di dekat tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Kalibata yang terkadang mengeluarkan bau tak sedap. Serangga memakan atap DPR
Ia menuding situasi ini mengganggu pergerakan masyarakat DPR RI yang sedang bekerja atau beraktivitas di dalam rumahnya.
“Kami menyurati Pemda DKI, di bagian selatan banyak sampah DKI, dan kami menulis salah satu keluhannya adalah kalau di bagian ini ada angin, sampah utamanya kuat,” ujarnya. (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti)
“Saya kira itu hanya satu, perasaan kami masih belum bisa diselesaikan, tapi ini sudah kami sampaikan berkali-kali ke Gubernur DKI Jakarta dan sampai saat ini masih ada sampah yang tidak terpecahkan. Jagalah,” ucap Indra . Permintaan untuk meninggalkan kantor pemerintah
Indra Iskandar pun memberi batas waktu hingga akhir Oktober 2024 bagi anggota DPR untuk mengundurkan diri dari Kantor Persatuan (RJA).
Indra mengatakan, permohonan mundur tersebut berdasarkan hasil rapat konsultasi yang dilakukannya dengan pimpinan DPR.
Berdasarkan rapat konsultasi dengan DPR, batas waktu pengunduran diri hingga akhir Oktober, kata Indra di Kompleks RJA Kalibata, Pancoran, Jakarta, Senin (7/10/2024).
Menurut dia, batas waktu ini diberikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota terpilih untuk mencari rumah baru.
“Karena tentunya orang yang baru dilantik atau orang baru dari daerah itu membutuhkan waktu untuk mencari rumah, tempat tinggal,” kata Indra. (*)