Laporan reporter Tribunnews.com Lata Fabrani
TRIBUNNEWS.COM, SUBANG – Pemerintah belum menerapkan insentif untuk pembelian mobil hybrid di Indonesia. Akibat situasi tersebut, Indonesia kemungkinan besar akan kehilangan potensi penjualan mobil jenis tersebut dibandingkan negara tetangga.
Menurut Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT), sepanjang Januari hingga Maret 2023, penjualan mobil hybrid di negeri gajah putih itu mencapai 38.410 unit. Apalagi, Indonesia hanya menjual 6.418 mobil hybrid pada periode yang sama.
Putu Julie Ardeka, Plt Direktur Jenderal Departemen Industri Logam, Mesin, Alat Angkut dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan insentif untuk kendaraan hibrida melalui berbagai skema, termasuk PPNBM.
“Mudah-mudahan begitu. Sekadar perbincangan dulu. Nanti kita usahakan paling tidak koordinasinya ditekankan agar kita tidak ketinggalan terlalu jauh dengan Thailand,” kata Putu di Subang, Provinsi Jawa Barat. Dari One Fast Factory, Senin (15 Juli 2024).
Puto mengatakan pesaing utama Indonesia di segmen pasar mobil hybrid adalah Thailand, dengan banyak model yang kini diluncurkan di Thailand.
Jika Indonesia tidak mematuhi kondisi tersebut, ada kemungkinan Thailand akan mendominasi pasar investasi dan mobil hybrid di Asia Tenggara.
“Pesaing kami adalah Thailand. Ada banyak kendaraan hybrid yang tersedia saat ini, jadi jangan tunda lagi.” Jika tujuan kita (indeks hybrid) lebih cepat dan lebih baik, mari kita lihat prosesnya terlebih dahulu. Jadi “tujuannya adalah bergerak maju dengan cepat” untuk mewujudkan dialog tersebut, kata Phuto.
Sebagai referensi, PPnBM sebesar 6-12% saat ini diterapkan pada kendaraan hybrid. Berbeda dengan kendaraan listrik berbasis baterai yang mendapat insentif PPnBM 0% dan PPN (DTP) yang dikenakan pemerintah.
Awal Mei lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung Menteri Koordinator Perekonomian Airlanga Hatarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita sedang membahas insentif pembelian mobil hybrid.
Sayangnya, belum ada kemajuan yang dicapai dalam diskusi insentif hibrida hingga pertengahan tahun 2024.