Diresmikan Presiden Jokowi, BINS Siap Jadi Lokomotif Industrialisasi Nila Salin di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trengonno menggelar upacara pembukaan percontohan kawasan budidaya ikan nila air asin (BINS) di Karawang, provinsi Jawa Barat. 2024) Pemodelan kolam modern ini siap menjadi lokomotif industri ikan nila air asin Indonesia.

“Dengan mengucap Bismillah Rahmani Rahim saya meresmikan percontohan kawasan kolam budidaya ikan nila garam di BLUPPB Karawang,” kata Presiden Jokowi saat membuka acara.

Presiden Jokowi mengatakan pengembangan model tersebut merupakan langkah tepat untuk menjawab tingginya permintaan ikan nila di pasar domestik dan global. Operasi pemodelan juga padat karya.

Jika hasil BINS berjalan baik, lanjut Presiden Jokowi, pemerintah bersedia merehabilitasi tambak udang tak terpakai di kawasan Pantura untuk mengembangkan budidaya ikan nila asin. Berdasarkan data, tambak udang yang tidak terpakai seluas 78.000 hektare.

“Kita akan melihat ini dulu. Kalau bisa dilihat dengan jelas, kami akan siapkan melalui APBN tahun 2025 atau 2026 dan akan saya sampaikan kepada pemerintahan baru. Untuk mewujudkan mimpi besar ini,” kata Presiden Jokowi.

Pemodelan kawasan kolam ikan nila asin dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan di lahan seluas 80 hektar yang terletak di kawasan Pusat Pelayanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang. Total produksi 7.020 ton/tahun senilai 196,5 miliar rupiah Dengan asumsi harga jual ikan nila 28.000 Rupiah/kilogram.

Menteri Trengono mengatakan jumlah ini akan terus ditingkatkan hingga 10.000 ton per tahun. Hasil produksi ikan nila air asin BINS dimaksudkan untuk mendukung pengembangan industri ikan nila Indonesia. Hasil panennya diolah menjadi produk olahan ikan untuk diekspor.

“Ke depan kami targetkan produksi 10.000 ton per tahun, dengan berat per kapita minimal 1 kilogram untuk dipotong. Dan tentu ada industrinya, makanya kami juga mengundang pelaku industri,” jelas Menteri Trengono.

Menteri Trengono menjelaskan ikan nila memiliki nilai ekonomi yang tinggi baik di pasar domestik maupun global. Future Market Insight (2024) memperkirakan nilai pasar global ikan nila sebesar $14,46 miliar pada tahun 2024. Nilai ini diperkirakan akan meningkat sebesar 59 persen menjadi $23,02 miliar pada tahun 2034. dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 4,8 persen

Dari sisi teknis produksi, Menteri Trengono menjelaskan budidaya ikan nila air asin di BINS menekankan penggunaan teknologi modern. Termasuk pengumpan otomatis, sistem roda, dan peralatan pemantauan kualitas air menggunakan IOT dan energi surya.

Kolam tersebut juga dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah (IPAL) sehingga ramah lingkungan. Nilai investasi yang dialokasikan KKP untuk membangun BINS berjumlah Rp 46,6 miliar.

Diakuinya, BINS merupakan terobosan budidaya ikan nila berbasis lahan. Praktik budidaya ikan nila di Indonesia sebagian besar dilakukan di keramba jaring apung (KJA) yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem danau serta menyebabkan pencemaran lingkungan.

Memiliki tempat sampah bisa menjadi solusi bagi tambak udang yang sudah tidak berfungsi maksimal. (Tidak aktif) Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana merehabilitasi 78.000 hektare tambak udang tak terpakai di Pantura Jawa untuk dikembangkan kawasan budidaya ikan nila garam.

Sebab dari segi produksi budidaya ikan nila jauh lebih produktif dengan hasil 87,75 ton per hektar per tahun. Hal ini sebanding dengan budidaya udang tradisional yang mencapai 0,6 ton per hektar per tahun.

“Ikan nila asin memiliki kelebihan seperti lebih ramah lingkungan di pesisir utara Jawa. dibandingkan udang Teknologi ini mudah diterapkan di masyarakat. Dan pasar ini selalu tersedia baik secara nasional maupun global,” pungkas Menteri Trengono.

FYI: Selain peluncuran model BINS, Presiden Jokowi juga melakukan panen simbolis di salah satu petak tambak. Presiden Jokowi didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas. Ketua Komisioner IV DPR RI Sudin serta para pimpinan daerah Jawa Barat dan Karawang (*).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *