Hal itu disampaikan Jurnalis Tribunnews.com Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan dukungannya terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.
Atas dasar itu, Hasto mengaku sangat bersedia ikut jika dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ya, kami adalah partai taat hukum yang terus membangun supremasi hukum, meski dengan pemilu baru-baru ini, supremasi hukum ini menghadapi tantangan yang serius. “Saya akan mengemban tanggung jawab sebagai warga negara, siap memenuhi panggilan tersebut,” kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Selain itu, menurut Haston, KPK lahir pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP.
Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dibentuk Bu Megavati, kalau saya tidak ikut, saya ikut, tegasnya.
Saat dikonfirmasi mendapat undangan dari KPK, politikus asal Yogyakarta ini mengaku belum menerima undangan tersebut.
Meski demikian, dia memastikan akan ikut serta jika diminta bersaksi dalam kasus Harun Masiku.
“Belum, tapi kalau Senin saya dengar dari media, saya bebas ikut seruan,” ujarnya.
Hasto tak menampik, kini mereka akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait politisasi hukum, karena aparat penegak hukum sudah berkali-kali dipanggil usai dipanggil Polda Metro Jaya, Selasa (4/6/2024). ini.
Namun, sebagai warga negara yang baik, ia akan tetap memenuhi panggilan KPK.
“Iya, ada yang bilang itu tekanan ganda, karena saat saya dipanggil ke Polda, mereka juga bilang saya dipanggil ke Komisi Pemberantasan Korupsi. “Tapi bagi saya itu bukan beban ganda, ini tanggung jawab sebagai warga negara yang harus selalu menaati hukum,” ujarnya.
“Saya yang telpon Polda, saya yang telpon KPK,” kata Hasto.
Hasto Cristiano dikabarkan telah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masuki pada Senin, 10 Juni 2024 oleh KPK.