Laporan wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Kamrussamad, membantah hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra yang baru terpilih, Prabowo Subianto, mulai retak. Sebab, DPR membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Kamrussamad menegaskan, hubungan antara Jokowi dan Prabowo sangat baik.
Ia mengatakan, baik Jokowi maupun Prabowo mempunyai pandangan yang sama mengenai dinamika pembaharuan payung resmi pemilukada, yakni mengedepankan keinginan rakyat.
“Sejauh yang saya tahu, hubungan antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo sangat baik, kekuatan komunikasi mereka yang semakin besar adalah mereka mempunyai pendapat yang sama bahwa kita harus mengedepankan kepentingan yang berkembang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Kamrussamad. Jurnalis. , Sabtu (24/08/2024).
Ia bahkan menjelaskan, selain menyerap keinginan masyarakat, keputusan DPR membatalkan pengesahan UU Pilkad juga karena perintah para pimpinan partai politik (parpol), termasuk Prabow, kepada partainya. di badan legislatif.
Oleh karena itu, selain mendengarkan keinginan DLR, pihaknya juga mendengarkan pimpinan parpol, termasuk Pak Prabowo, untuk secara resmi membatalkan kelanjutan pembahasan, kata Kamrussamad.
Kamrussamad menilai Jokowi dan Prabowo punya harapan yang sama untuk memahami pilkada 2024.
Jokowi dan Prabowo ingin seluruh kementerian dan masyarakat bersinergi menyukseskan acara puncak daerah.
Tak hanya itu, kata dia, Prabowo dan Jokowi ingin Pilkada 2024 menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Yang terpenting, dapat meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.
“Pilkada tanggal 27 November 2024 dapat menjadi katalis lahirnya pemimpin-pemimpin baru di daerah dan dapat menggerakkan perekonomian daerah, karena pilkada memberikan dampak positif dalam mendorong pertumbuhan sektor di daerah,” ujarnya. dikatakan. .
Kamrussamad kembali menegaskan, Jokowi dan Prabowo mempunyai pandangan yang sama bahwa semua pihak harus menjaga situasi yang tepat di tanah air agar perekonomian Indonesia tetap sehat. Investasi mungkin mengalir ke Indonesia.
“Perekonomian kita harus tetap berjalan, pelabuhan kita sibuk, bandara kita sibuk, pasar kita sibuk, itu artinya daya beli kita sangat baik dan itu yang perlu kita jaga agar perekonomian kita benar-benar bisa berkontribusi pada investasi masa depan. . di dalam,” katanya.
Terakhir, Kamrussamad mengungkapkan DPR telah menjalin komunikasi antar partai terkait putusan MK. Alhasil, para pimpinan partai di parlemen sepakat menuruti keinginan masyarakat untuk menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai acuan penyusunan peraturan KPU (PKPU).
“Sudah menjadi keinginan masyarakat agar Pilkada 2024 mengacu pada putusan MK, oleh karena itu dalam pembahasan di Komisi II DPR Senin ini kami yakin semua pihak akan mengacu pada putusan MK guna mencapai tujuan. konsensus. PKPU mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya memastikan pengesahan Undang-Undang Reformasi (RUU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Ketua Daerah (Pilkada) akan dicabut. UU Pilkada DPR dipastikan tidak akan disahkan.
Dasco mengatakan DPR sepakat mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (CJ) terkait Pilkada Pemilu 2024.
“Pengukuhan revisi UU Pilkada yang rencananya hari ini, 22 Agustus, batal. Oleh karena itu, pada saat pendaftaran pilkada pada 27 Agustus, keputusan JŘ MK mengabulkan perkara tersebut. Partai Gelora akan mulai berlaku,” kata Dasco saat dikonfirmasi, Kamis (22/08/2024).
Partai Politik Partai Gerindra menegaskan tak akan ada lagi rapat pengesahan UU Pilkada. DPR setuju untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas bereaksi terhadap penarikan pengesahan revisi undang-undang pilkada pada sidang eksekutif DLR.
Menurut dia, pemerintah bisa melimpahkan kekuasaan penuh ke tingkat legislatif.
“Karena DPR menyatakan sidang sarasehan ditunda, maka keputusan (Mahkamah Konstitusi) akan kami ikuti karena tidak ada pilihan lain,” kata Senayan usai rapat dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen. , pada Jumat (23/8/2024).
Ia menilai ketakutan masyarakat terhadap taktik DLR dan partai politik pendukung pengesahan UU Pilkad hanyalah permainan politik.
Menteri Supratman mengatakan saat ini belum ada rencana untuk membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi.
“Ini sesuai dengan semua harapan kami,” katanya.
Menkum HAM juga mengatakan, Presiden Jokowi segera mewaspadai besarnya gelombang penolakan dari masyarakat.
Namun, dia memastikan aksi yang digelar kemarin merupakan bagian dari proses demokrasi.