TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Komisi
Kongo telah meminta informasi kepada publik mengenai nama-nama yang telah dipublikasikan.
Data ini dikirim ke Kongo pada tanggal 10 hingga 19 Juli 2024.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, sejumlah politisi dan anggota RDK dicalonkan dan dilibatkan dalam proses seleksi anggota BPK.
Lima mencatat, politisi peserta pemilihan anggota BPK tidak hanya berasal dari satu partai. Namun diketahui juga merupakan anggota aktif DRC saat ini.
“Penting untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan partai. Bukan satu pihak Tapi banyak partai politik Karena mereka ingin memastikan hasil audit keuangan tidak berdampak pada operator.” Ini fenomena yang menurut saya meresahkan,” ujarnya, Sabtu (20/7/2024).
Menurut dia, potensi seorang politikus Senat terpilih menjadi anggota BPK semakin besar mengingat yang memilih anggota BPK berada di Komisi XI RDK.
“Mereka juga tahu, kalau ada anggota partai dan ada non-partai, kemungkinan besar akan terpilih salah satu anggota partai, sehingga peluang (anggota PAP) terpilih pun besar, meski harus melalui pemilu. Apakah itu partai atau bukan – anggota partai,” kata Ray.
Ia menjelaskan, fenomena tersebut bisa terjadi karena belum ada undang-undang yang melarang anggota RDK dan politisi untuk mencalonkan dan mengikuti pemilihan calon anggota BPK.
Oleh karena itu, kami meminta para pemimpin partai politik dan anggota Kongo untuk mengutamakan moralitas. Sebab tugas mereka adalah melindungi suara rakyat selama 5 tahun.
“Semuanya sesuai hukum resmi. bukan moral Kalau mengikuti kaidah hukum ya oke, maka itu masalah bagi kami. Bahkan secara moral, bagaimana mereka bisa meminta suara rakyat setelah pemilu? Dan membiarkannya seperti itu tidak akan berhasil. “Masyarakat mengundurkan diri menjadi anggota parlemen karena terpilih menjadi anggota parlemen,” kata Ray.
Ray menambahkan, kehadiran para politisi tersebut tentu akan menimbulkan konflik kepentingan jika nantinya terpilih menjadi anggota BPK.
“Tentu saja kalau terpilih jadi anggota BPK, dia harus berhenti jadi anggota DPR dan bisa jadi ada konflik kepentingan. Bahkan mungkin merekrut orang menjadi pemimpin daerah, itu salah satu tujuannya,” ujarnya.