TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk 40 kementerian, salah satunya Kementerian Perumahan Rakyat.
Pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat merupakan upaya Prabowo-Gibran untuk mewujudkan rencana yang dijanjikannya kepada rakyat, yakni membangun 3 juta rumah setiap tahunnya.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo juga menyinggung pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat beberapa waktu lalu.
Saya dengar mungkin ke depan akan ada pemisahan, ke depan akan ada Kementerian Perumahan Rakyat, kata Tiko.
Jadi fokusnya pada persoalan perumahan, kita bisa melakukan pendekatan kepada pemerintah untuk membangun gagasan pembangunan yang lebih baik, ujarnya.
Perlunya kehadiran Kementerian Perumahan Rakyat untuk menyelesaikan permasalahan seperti jumlah utang Indonesia yang disebut-sebut masih tinggi, yakni 12 juta.
Backlog adalah jumlah unit rumah yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan di suatu wilayah atau distrik.
Terlepas dari kendala yang ada, Kementerian Perumahan Rakyat diharapkan dapat bekerja sama dengan Kementerian lain untuk menyelesaikan permasalahan terkait dukungan dana bagi pembangun rumah seperti Perum Perumnas.
Diketahui, permasalahan perumahan masih menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat PUPR.
“Yang harus disampaikan kepada Pak Basuki (Menteri PUPR) dan Menteri Keuangan, tidak ada mekanisme pendanaan untuk pengembang,” kata Tiko.
“Sehingga pengembang ini membutuhkan dukungan permodalan yang besar untuk bisa konsisten memproduksi unit dalam skala besar dan berkualitas,” ujarnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data permintaan atau penurunan perumahan sebagai data positif sebanyak 12 juta unit dari tahun 2018 atau naik menjadi 12,71 juta unit pada tahun 2021.
Jumlah tersebut akan berkurang menjadi 10,51 juta unit pada tahun 2022. Artinya, total rumah yang dibangun pada 2018-2021 hanya sekitar 1,66 juta unit atau 300.000 hingga 400.000 unit per tahun. Janji Prabowo membangun tiga juta rumah setiap tahunnya
Dalam debat capres kelima yang digelar Komisi Pemilihan Umum Nasional (KPU) pada Minggu (4/2/2024), Prabowo berjanji akan membangun tiga juta rumah secara gratis.
Pembangunan ini dilakukan khusus bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki cukup tempat tinggal.
“Kami akan membangun 3 juta rumah gratis untuk para tunawisma,” kata Prabowo pada debat kelima di JCC Senayan.
Setelahnya, rumah-rumah tersebut akan fokus dibangun di tiga kelompok masyarakat yaitu desa, pesisir, dan kota.
“1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di perkotaan,” kata Prabowo.
Pengusaha Bantu Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat
Presiden APINDO Jenderal Shinta Kamdani menilai Indonesia membutuhkan kementerian yang fokus di bidang properti.
Saat ini urusan properti atau perumahan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Usulannya banyak. Misalnya kita belum punya kementerian yang fokus di bidang properti. Perumahan belum ada. Jadi masuk dalam PUPR,” kata Shinta kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/5/2024).
Menurut Shinta, perlu adanya kementerian baru yang bergerak di bidang perumahan karena PUPR disebut lebih fokus pada infrastruktur.
Oleh karena itu, kementerian yang diperkenalkannya diharapkan bisa mengatur kekayaan dan hal terkait lainnya.
“Kalau di PUPR lebih ke infrastruktur. Jadi kita harapkan ada menteri khusus yang membidangi perumahan, yang membidangi properti, dari segi perumahan dan sebagainya,” kata Shinta.
Ia juga mengatakan, jika memungkinkan, Kementerian Perumahan Rakyat juga akan menyelesaikan permasalahan terkait perkotaan.
“Juga penting untuk fokus pada pemekaran kota. Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk menggabungkan kekayaan dan kota dalam satu kementerian,” kata Shinta. Jokowi masuk
Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum dilebur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono pada tahun 2014 hingga saat ini.
Sebelumnya, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat dua kementerian yang dipimpin oleh Djoko Kirmanto pada Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2009 hingga 2014.
Saat ini, Suharso Monoarfa mengepalai Kementerian Perumahan Rakyat pada tahun 2009 hingga Oktober 2011, sedangkan Djan Faridz melanjutkannya pada tahun 2011 hingga 2014.
Wakil Menteri Umum dan Reformasi Pertanahan Eko Prasojo mengatakan, penggabungan dua kementerian menjadi satu sudah dikaji secara matang.
“Memang kami mengusulkan untuk memisahkan dan menggabungkan (kementerian),” kata Eko, Jumat (24/10/2014).
Menurut Eko, penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dilakukan untuk menciptakan kesatuan antara pelayanan pemerintah dan perumahan.
“Sebenarnya semuanya direkturnya sama dan dua unitnya sama. Kami kira perlu ada kajian ulang,” kata Eko.
Dari sana, hasil kajian tersebut diberikan kepada Tim Transisi yang datang ke kantor Kementerian PAN/RB sebulan lalu.
Saat itu, tim yang dipimpin salah satu pembantunya, yakni Andi Widjajanto, diminta mengajukan pengaduan terhadap persiapan pembangunan kabinet Jokowi-JK. 40 Kementerian
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menjawab pertanyaan yang menyebutkan bahwa Prabowo-Gibran akan membentuk hingga 40 kementerian di kabinet yang mereka pimpin.
Habiburokhman mengatakan, pembentukan kabinet merupakan satu-satunya hak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.
“Pada dasarnya apakah konstitusi ada di tangan Pak Prabowo, sebagai presiden terpilih. Tentu efektif, tidak efektif, dan sebagainya,” kata Habiburokhman kepada awak media saat ditemui di Majelis Nasional, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Namun jika berbicara soal angka, Habiburokhman menilai tidak akan menjadi masalah jika nantinya akan ada lebih banyak kementerian yang dibentuk.
Pasalnya, Indonesia adalah negara yang besar dan mempunyai tujuan dan sasaran yang besar pula.
Oleh karena itu, dengan melibatkan banyak pihak akan lebih baik mencapai tujuan tersebut.
Jadi kalau mau lebih banyak lagi yang terlibat, menurut saya tidak ada masalah. Malah semakin banyak semakin baik bagi saya pribadi, ujarnya.
Ia kemudian meminta masyarakat untuk tidak membaca posisi ‘hebat’ tersebut ke dalam tubuh manusia.
Wakil Presiden III DPR RI mengetahui, jika seseorang kelebihan berat badan, bukan berarti yang terkena dampaknya sehat.
Namun, sifat lemak di tingkat kabinet berbeda dengan sifat tubuh manusia.
Katanya, dalam urusan negara, jika partai dianggap yang terbaik.
“Oleh karena itu, kita tidak akan membicarakannya. Kalau kita kelebihan berat badan, itu tidak sehat bagi tubuh seseorang, tapi kalau negaranya, angkanya banyak berarti besar, menurut saya bagus. besar. gagal. . Tantangan yang kita hadapi banyak, tujuan kita besar,” ujarnya.
Habiburokhman menambahkan, “Wajar jika kita mengumpulkan banyak orang, berkumpul di pemerintahan agar menjadi besar.”
Sebagai informasi, jika jumlah kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran sama dengan 40 kementerian, maka jumlah tersebut akan bertambah dibandingkan jumlah kementerian saat ini.
Seperti dilansir dari laman Presidentiali.go.id, jumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berjumlah 34 kementerian.
Jumlah tersebut terbagi menjadi 4 kementerian gabungan dan 30 kementerian departemen. Daftar Menteri Prabowo-Gibran di Media Sosial
Berikut Kabinet Menteri pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029 yang viral di media sosial:
1. Menteri Perekonomian : Dr. Ir. Airlangga Hartarto
2. Menteri Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia : Erick Tohir
3. Menteri Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup : Dr. (HC) Baik. Bahkan Rajasa
4. Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan : Pol Jenderal (Purn) Prof. Dr. H.M. Tito Karnavian, PA, MA, PhD.
5. Menteri Pertahanan : Letjen TNI (Purn) Syafrie Syamsudin
6. Wakil Menteri Pertahanan : Letjen TNI (NI) M. Herindra
7. Menteri Luar Negeri : Ahmad Muzani, S.Sos.
8. Wakil Menteri Luar Negeri : Dr. Nezar Patria
9. Menteri Sekretaris Dewan : Rosan Roeslani
10. Menteri Dalam Negeri : Dr. Sufmi Dasco
11. Menteri Luar Negeri : Dr. H. Fadli Sabuk, SS, MSc.
12. Wakil Menteri Luar Negeri : Lalu Muhammad Iqbal
13. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : Joko Santoso
14. Wakil Menteri Pariwisata dan Perekonomian : Helmi Yahya
15. Menteri Agama : Yaqut Cholil
16. Wakil Menteri Agama : Prof. Asep Saepuddin Jahar.
17. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia : Profesor Dr. Yusril Mahendra
18. Wakil Menteri Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia : Dr. Margarito Kamis
19. Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi : Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si.
20. Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi : Dr. ujar Hasan Syadely
21. Dewan Menteri Kesehatan dan Pangan : Dr. Berapa banyak
22. Wakil Menteri Kesehatan dan Pangan : Dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR
23. Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak : Rahayu Saraswati
24. Wakil Menteri Sosial, Kesejahteraan Sosial, Perempuan dan Anak : Grace Natalie
25. Menteri Riset & Ketua BRIN : Laksamana Madya TNI (Purn) Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, ST., M.Sc., DESD., IPU., ASEAN.Eng
26. Menteri Tenaga Kerja : Nusron Wahid
27. Wakil Menteri Tenaga Kerja : Dr. Dan Jabo
28. Menteri Perindustrian : Silmy Karim
29. Wakil Menteri Perindustrian : Haris Rusly Moti
30. Menteri Energi dan Mineral : Ir. Rauf Purnama
31. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Profesor Dr. Oke Murza
32. Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat : M. Ridwan Kamil
33. Menteri Perhubungan : Dr. H.C. Iqnatius Jonan SE, MA.
34. Menteri Keuangan dan Presiden Bapenas : Rini Soemarno.
35. Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bapenas : Kartika Wirjoatmodjo
36. Menteri Investasi : Bahlil Lahadalia
37. Menteri Komunikasi, Media & Digital : Budi Arie Setiadi
38. Wakil Menteri Komunikasi, Media & Digital : Dr. Kaylani, SH. MH.
39. Menteri Perdagangan : Dr. Zulkifli Hasan
40. Menteri Pertanian : Andi Amran Sulaiman
41. Menteri Lingkungan Hidup : Budisatrio Djiwandono
42. Menteri Luar Negeri dan Reformasi Pemerintahan : Mayjen TNI (Purn) Bambang Eko S.
43. Wakil Menteri Administrasi & Reformasi : Habiburokhman
44. Menteri Desa, Daerah Miskin dan Migrasi : Dr. Sudjatmiko Budiman
45. Wakil Menteri Desa, Daerah Miskin dan Imigrasi : Wahab Talaohu
46. Menteri Tata Ruang, BPN & Kehutanan : Agus Harimurti Yudhoyono
47. Wakil Menteri Perencanaan BPN dan Kehutanan : Raja Juli Antoni.
48. Menteri BUMN : Ir. Sersan Wahyu Trenggono
49. Wakil Menteri BUMN : Amir Faisal
50. Menteri Kelautan dan Perikanan : TB Heru Rahayu
51. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan : Eko Djalmo
52. Menteri Pemuda dan Olahraga : Dito Ariotedjo
53. Menteri Negara Pemuda & Olahraga : M. Pradana Indraputra
54. Menteri Koperasi, UKM & Pasar Tradisional : Marurar Sirait
55. Wakil Menteri Koperasi, UKM & Pasar Tradisional : Sudaryono
56. Menteri Pembangunan : Dudung Abdurahman
57. Kepala BIN : Letjen. Jenderal. (TNI) I. Nyoman Cantiyasa
58. Ketua Dewan Pangan Nasional : Arif Prasetyo Adi
59. Ketua Badan Pengawasan Pangan Nasional : Prof. Ayah Mindana
60. Ketua Komisi Pemungutan Pajak Negara : Profesor Dr. Bambang Brodjonegoro
61. Kepala Staf Istana Kepresidenan : Sugiyono