Laporan Jurnalis Tribunnews.com Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Biro Pembinaan Organisasi Kader dan Anggota Partai Demokrat (BPOKK), Herman Khaeron menanggapi sinyal ajakan Partai Gerindra kepada PKB untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Khaeron mengatakan, sebenarnya urusan pemerintahan merupakan hak prerogratif Presiden terpilih RI, dalam hal ini Prabowo Subianto.
Pertama, tentu kewenangan dan hak prerogratif presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto, serta pemimpin koalisi, kata Khaeron saat ditanya tanggapannya, Jumat (26/07/2024).
Oleh karena itu, kata dia, Partai Demokrat akan menarik diri dari segala keputusan yang diambil Prabowo.
Jika tampaknya pemerintahan berikutnya membutuhkan lebih banyak partai, maka Partai Demokrat mengatakan tidak ada masalah.
“Tentu kita serahkan kepada Pak Prabowo untuk memperkuat koalisi, jadi kalau Pak Prabowo mau tambah lagi tentu itu haknya,” ujarnya.
Namun Khaeron tak menjelaskan secara rinci apakah pidato tersebut mengajak partai politik di luar Koalisi Maju Indonesia (KIM) untuk masuk pemerintahan.
Ia hanya menegaskan, Partai Demokrat mempercayakan keputusan mutlak kepada Prabowo Subianto.
Jadi kita serahkan saja ke Pak Prabowo, ujarnya.
Isyarat Gerindra untuk mengajak PKB bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat acara Harlah PKB ke-26, di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024). ) malam.
Saya hanya mengutip kembali apa yang dikatakan Surya Paloh, bahwa bangsa Indonesia membutuhkan kita, maka ke depan PKB Gerindra semua pihak harus bekerjasama, kata Dasco.
“Dan karena sudah kami sampaikan bahwa kami adalah pecinta lama, maka kami menunggu PKB untuk bergabung dalam pemerintahan bersama kami,” tambah Dasco.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKB Jenderal Muhaimin Iskandar menilai ajakan tersebut sebagai bentuk persatuan untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin sulit.
“PKB menyambut baik ajakan Pak Dasco dalam rangka rasa syukur dan solidaritas, dan ya kalau melihat tantangan bangsa kita semakin sulit,” kata Muhaimin dalam kesempatan yang sama.
Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, meyakini tidak ada jalan lain selain bahu membahu mengatasi permasalahan dan tantangan bangsa.
Menurut dia, PKB tidak masalah mendapat jabatan menteri atau tidak. Namun yang terpenting baginya, operasional pemerintah tetap didukung.
“Baik menjadi anggota maupun bergabung dengan pemerintah, tidak ada masalah. Yang penting mendukung keberhasilan pemerintah,” tutupnya.