Reporter TribuneNews.com, Reena Ayu melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Kementerian Dalam Negeri (Dirgen Dukapil) Teguh Setyabudi mengatakan informasi kependudukan di server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) bukan korban serangan ransomware. Beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, layanan publik terkait data kependudukan seperti BPJS Kesehatan akan berfungsi normal.
Dikatakannya, “Kami tegaskan, data Dukapil untuk sementara tidak dimasukkan atau dimasukkan ke dalam PDN. Kami memiliki pusat data yang dikelola langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Dua di Jakarta dan satu di luar Jakarta atau Batam.” BPJS Kesehatan Face Recognition telah diluncurkan pada tahun Jakarta, Senin (8/7/2024).
Meski demikian, pihak terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan keamanan data. Insya Allah normal, kita bisa mendata penduduknya di masyarakat, kata Teguh.
Hingga semester II tahun 2023, data jumlah penduduk Indonesia mencapai 280,7 juta jiwa dengan sebaran terbesar di Pulau Jawa sebesar 56,00 persen.
Sementara itu, jumlah penduduk yang mendaftarkan e-KTP mencapai 201 juta jiwa atau 97 persen dari total kelompok umur yang diwajibkan memiliki e-KTP.
Jadi masyarakatnya masih sedikit lagi dan yang belum ada itu tinggal di daerah terpencil yang infrastrukturnya belum memadai, kata Teguh.
Direktur Jenderal BPJS Kesehatan Guphron Mukti mengatakan data peserta JKN nasional aman dari serangan serupa karena pihaknya bekerja sama dengan BSSN dan Cominfo untuk menjamin keamanan berlapis.
“Kami bekerja sama dengan BSSN dan Cominfo. Kami memiliki sistem berlapis untuk meningkatkan keamanan siber,” kata Profesor Gufron.