TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Layanan Kartu Indonesia Pintar Perguruan Tinggi (KIP Kuliah) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tidak bisa diakses akibat ditutupnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
Kemendikbud juga diminta mengambil tindakan mengingat proyek KIP Kuliah merupakan salah satu sumber utama biaya pendidikan mahasiswa.
“Dampak peretasan PDN menyebabkan layanan KIP Kuliah menjadi down dan tidak dapat diakses, baik untuk proses pendaftaran mahasiswa baru maupun proses pembayaran bagi mahasiswa lama. Kami berharap ada kemajuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian dan Teknologi agar kerja KIP Kuliah bisa segera pulih,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Minggu (30/6/2024).
Huda mengatakan hampir satu juta pelajar Indonesia bergantung pada KIP Kuliah untuk biaya sekolahnya.
Jika layanan ini tidak bisa diakses langsung untuk proses pengajuan dan investasi, jelas proses pembelajaran akan terganggu.
“Error pada halaman KIP Kuliah berarti layanan pendaftaran dan penyetoran tidak dapat diakses secara internal atau Puslapdik. Tidak hanya itu, orang lain atau perguruan tinggi dan mahasiswa tidak dapat mengakses layanan tersebut.”
Huda mengungkapkan, kuota penerima KIP Kuliah tahun ini mencapai 985.557 siswa.
Mereka dihadiri oleh mahasiswa KIP Kuliah, mahasiswa KIP Kuliah Baru, dan mahasiswa SPP.
“Data ratusan ribu siswa untuk sementara tidak dapat diakses karena adanya peretasan sehingga layanan offline tidak dapat diberikan,” ujarnya.
Huda menilai proses pemulihan data akan memakan waktu lama.
Apalagi jika ternyata Kemendikbud Ristek tidak memiliki basis penerimaan data KIP Kuliah yang tersimpan di PDNS 2.
Di sinilah pentingnya sistem penilaian agar kepentingan mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah tidak terganggu.
“Kemendikbudristek dapat membentuk Satgas KIP Kuliah yang bertugas mengawal proses pemulihan data digital dan pendataan manual penerima KIP Kuliah. kepentingan pendidikan penerima KIP Kuliah tidak tergoyahkan,” ujarnya.
Politisi PKB ini menyesalkan lemahnya keamanan siber di Indonesia.
Selain itu, skor indeks National Cyber Security Index (NCSI) Indonesia berada di peringkat ke-48 dengan skor 63,64, masih lebih rendah dari rata-rata skor dunia yang sebesar 67,08 poin.
“Tentu saja hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri karena Kemendikbudristek sendiri dalam empat tahun terakhir telah mengembangkan berbagai perangkat digital untuk proses belajar mengajar (KBM). Kita tidak tahu kalau ada Keamanan siber di Indonesia sangat sedikit, berbagai alat digital Kemendikbud efektif dan baik untuk pelajar,” tutupnya.
Sebelumnya, PDNS diserang pada 20 Juni menggunakan ransomware Brain Cipher. Peretasnya adalah 282 perusahaan, korporasi, dan pemerintah daerah yang menggunakan PDNS 2.
Unit Pelayanan Terpadu (ULT) Kemendikbudristek sendiri melalui Instagram resminya @ult.kemdikbud mengatakan pemadaman PDN juga berdampak pada 47 unit layanan Kemendikbudristek, termasuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan kursus KIP.