TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Saat ini perjudian online dianggap sebagai musuh terbesar masyarakat dan pemerintah. Upaya pemberantasan perjudian online masih terus dilakukan mengingat daya rusaknya yang luar biasa di masyarakat.
Hasyim Gautama, Direktur Kerja Sama Tata Kelola dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan: “Dampak perjudian online tidak terbatas pada aspek ekonomi. Namun hal itu juga dapat merusak ketentraman hidup berkeluarga.
“Dampak perjudian online juga menurunkan produktivitas dan menimbulkan permasalahan sosial yang meluas,” kata Hasyim Gautama saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan Posisi Lembaga Humas mengenai topik tersebut. “Membangun profesionalisme lembaga kehumasan dan Penghapusan data “judi” online di Bandung, Kamis 15 Agustus 2024
Hasyim menegaskan, petugas humas juga berperan penting dalam mengatasi tantangan terkait perjudian online yang semakin meresahkan masyarakat.
“Sebagai bagian dari pemerintah Kita harus mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah perjudian online,” kata Hasyim.
Ia juga menekankan peningkatan kemampuan beradaptasi dan memanfaatkan berbagai platform digital. Hal ini dinilai penting untuk mendukung profesionalisme lembaga kehumasan.
Viky Edya Martina Supaat, Kepala Dinas Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, menegaskan Lembaga Kehumasan memberikan informasi terkait proyek strategis pemerintah yang akurat, tepat waktu, tidak memihak, bermutu, mempunyai reputasi nasional. perspektif, dan mudah dimengerti oleh masyarakat
Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.
“Petugas humas pemerintah harus dapat menjalankan tugasnya secara profesional agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam menyebarkan informasi terkait program strategis pemerintah,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut juga diisi dengan sesi pembahasan peraturan jabatan oleh Asriani Sri Wahyuni, Ketua Tim Pembinaan Talenta JFBKP yang membahas mengenai peraturan terkini mengenai jabatan Humas serta strategi Peningkatan kemampuan petugas humas.
Suzan Lesmana, Deputi Humas BRIN, menjadi narasumber diskusi. Hal ini menunjukkan profesionalisme JFPH dalam menjawab tantangan dan peluang era digital. Dilanjutkan dengan penyampaian konten terkait peningkatan karir dalam pengembangan jabatan dan orientasi Tes Masuk Formasi JFPH oleh Firmansyah, Ketua Tim Pengembangan Karir JFBKP.
Pertemuan diakhiri dengan sesi talkshow bersama Ligwina Hananto, Financial Planner dan CEO QM Financial yang membahas tentang Pengelolaan Keuangan Cerdas: Langkah Cerdas Hindari Judi Online.
Ligwina menawarkan wawasan tentang pengelolaan keuangan yang cerdas dan strategi menghindari perjudian online. Memperkuat komitmen kami untuk menghilangkan masalah ini melalui pendidikan keuangan.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme lembaga kehumasan dan upaya pemberantasan perjudian online dengan menumbuhkan pemahaman dan keterampilan yang lebih baik.