Dengan meningkatnya promosi buku di situs online, jejaring sosial, aplikasi, dan bahkan video game, perjudian online menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat Indonesia dari segala usia.
Jika Anda mengetikkan istilah “perjudian online” ke dalam mesin pencari Google, Anda dapat dengan mudah menemukan situs web pemerintah daerah yang diretas serta raksasa perjudian seperti KING999.
Atau saat Anda menelusuri permainan kasino di toko aplikasi Google Play, Anda akan menemukan lusinan aplikasi bernama “kasino, slot, atau permainan” yang tersedia untuk diunduh.
Banyak juga akun grup di facebook yang mengundang dan melayani pembuatan 4 juta ID dan 8 juta website judi.
Meski Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir jutaan situs, pakar internet mengatakan Indonesia sedang menghadapi krisis perjudian online.
Kini dengan terbentuknya Satgas Pemberantasan Judi Internet, apakah permasalahan tersebut dapat teratasi? Apa Fungsi Satgas Judi Online?
Ide pembentukan gugus tugas pemberantasan perjudian online sudah digaungkan sejak April lalu dalam pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana.
Berbulan-bulan setelah pembicaraan tersebut, belum ada langkah nyata yang terdengar. Hingga serangkaian peristiwa malang yang melibatkan perjudian online terjadi.
Prajurit Dua Prima Saleh Gea dari Batalyon Sanitasi 1 Divisi Infanteri 1 Kostrad, Bogor, digantung pada Selasa (04/06) karena dugaan perjudian online.
Meninggal dunia di ruang bersalin RS Lapangan Yonx1/YKH/1 Kostrad, Bogor, Jawa Barat.
Kemudian pada hari Sabtu (08/06), seorang anggota Polisi Wanita (Polwan) Fadillatun Nikmah diduga membakar suaminya, Petugas Polisi Ryan DW, yang kesal karena gaji suaminya hilang karena perjudian online. .
Pendapatan tersebut seharusnya dapat menunjang kebutuhan keluarga mereka, termasuk bayi berusia dua tahun dan anak kembar berusia empat bulan.
Presiden Joko Widodo baru-baru ini menandatangani Keputusan Presiden tentang Satgas Pemberantasan Judi Online pada 14 Juni 2024, menanggapi kabar istrinya membakar suaminya hingga tewas.
Sesuai Keppres, gugus tugas tersebut terdiri atas Menko Polhukam Hadi Tjajanto dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadir Effendi.
Sementara Menteri Pertahanan pada hari itu adalah Budi Ali, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kapolri pada hari itu adalah Kapolri Listio Sigit.
Keputusan presiden menetapkan setidaknya tiga tanggung jawab kelompok kerja: Mempromosikan pencegahan dan penegakan hukum perjudian online yang efektif dan efisien. Memperkuat kolaborasi antar kementerian/lembaga dan mitra eksternal dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian online; mengidentifikasi penyesuaian dan implementasi kebijakan strategis serta mengembangkan rekomendasi untuk mendorong pencegahan dan penegakan hukum perjudian online. Apa strategi pertahanan gugus tugas tersebut?
Usman Kansong, Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online sekaligus Direktur Informasi dan Humas Kementerian Koordinator dan Penerangan, mengatakan, satgas tersebut diberi kewenangan beroperasi hingga Desember 2024.
Satgas menyatakan memiliki strategi yang lebih komprehensif dan komprehensif untuk memberantas perjudian online.
Dalam hal pencegahan, tidak ada hal baru, seperti mewajibkan ISP, media sosial, atau aplikasi untuk memblokir konten terkait perjudian online di platform mereka.
Pak Usman mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak akan segan-segan menutup forum tersebut jika terus seperti ini.
Usman Kansong mengatakan kepada BBC Indonesia News pada Minggu (16/16): “Sampai saat ini, kami telah mengirimkan dua surat peringatan ke Telegram, namun konten perjudian di situs tersebut diabaikan… Jika tidak dilarang, kami akan memberikan peringatan ketiga. dikeluarkan.” 06)
Walaupun kita memahami bahwa masyarakat Indonesia sangat bergantung pada platform tersebut dan jika ingin mengambil tindakan sewenang-wenang bisa saja mendapat tentangan, tapi tidak apa-apa, kita menanggung resikonya dan jika harus dilarang maka dilarang.
“Telegram dilarang pada tahun 2017 karena menjadi sarana pertukaran informasi dan penggalangan dana untuk terorisme.”
Kementerian Koordinator dan Informasi akan terus mengedukasi masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam perangkap perjudian online.
Usman mengatakan, strategi baru yang sedang disusun Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah mengembangkan teknologi untuk mencegah atau mendeteksi konten perjudian online sejak dini.
Namun dia tidak memberikan batasan waktu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan teknologi tersebut.
“Semoga secepatnya.”
Kementerian Koordinator dan Informasi sebelumnya menyatakan telah memblokir 2,1 juta situs terkait perjudian online di Indonesia. Berdasarkan hasil pencarian, sebagian besar server yang ditemukan untuk situs judi online berasal dari situs luar negeri yang berlokasi di negara-negara Asia Tenggara.
Meski jutaan website diblokir, namun website yang merekomendasikan judi online masih bisa dengan mudah ditemukan di mesin pencari Google.
Jika masuk ke dalam “judi online”, website pemerintah daerah seperti https://pafikabsemarang.org akan diubah menjadi website judi online bernama KING999: Website Link Gacor Slot Online Slot88.
Website serupa milik pemerintah daerah seperti https://pafimerauke jika diklik akan langsung menampilkan informasi tentang agen casino online bernama TEXAS88.
Tidak hanya itu, website casino CAKRA777 atau KETUA77 masih dapat dengan mudah ditemukan di Google.
Terdapat layanan terdesentralisasi dan jual beli akun untuk membuat situs judi online yang bisa dimiliki oleh perorangan, tak terkecuali Facebook.
Salah satunya bernama Jasawebsiteku Terpercaya yang mencantumkan dengan jelas daftar harga pembuatan website judi online, mesin slot, togel, dll.
Harganya berkisar antara Rp 4,8 juta hingga Rp 8,3 juta, tergantung spesifikasi mesin atau tampilan yang diinginkan.
Jika Anda tidak bisa membuat website judi online, beberapa situs menawarkan jasa sewa website dengan tarif Rp 650.000 per minggu atau Rp 2 juta per bulan.
Usman Kansong berkali-kali meminta platform media sosial atau layanan online partainya melakukan sensor mandiri terhadap konten perjudian online sebagaimana diatur dalam UU ITE.
Namun hal ini tidak dilakukan.
Ia mengatakan, mereka hanya akan menghapus konten atau akun tertentu jika diminta langsung oleh Kementerian Koordinator dan Informasi.
“Jadi mereka menjaga alam dan kalau tidak ada masalah (pergi) diam saja. Tapi kali ini tidak demikian dan kami minta masyarakat Indonesia bertanggung jawab dan menjaga mereka dari perjudian online,” jelasnya.
“Platform ini harus mematuhi hukum Indonesia yang melarang segala bentuk perjudian.”
Pusat Pelaporan Analis Pasar Keuangan (PPATK) menyatakan telah memblokir hingga 5.000 akun individu dan kelompok yang terkait dengan perjudian online.
Usman Kanson mengatakan pencarian ribuan rekening yang dilakukan tim menunjukkan uang mengalir ke sejumlah besar buku di luar negeri, termasuk Kamboja.
Sementara itu, sejauh ini baru calo judi online atau bandar kecil yang ditangkap Polri.
“Di Indonesia mereka manajer atau bandar kecil dan polisi sering menangkap mereka, misalnya di toko-toko di Jakarta Barat. Kalau perusahaan besar tidak ditangkap, termasuk server utamanya di sana (luar negeri). Makanya bisa. Itu lagi [Online situs perjudian] muncul,” tambahnya.
Usman melanjutkan, tim operasional akan menyasar para pengusaha besar tersebut bekerja sama dengan Interpol dan Kementerian Luar Negeri.
Pejabat kedua negara dengan bantuan Kementerian Luar Negeri diharapkan dapat membantu menindak perjudian online khususnya di Indonesia. Selain itu, dia berharap para pelaku bisa diekstradisi ke Indonesia.
“Kami akan bekerja sama dengan Interpol, polisi setempat untuk menangkap atau membantu, dan kemudian kami akan melihat apakah ada sistem ekstradisi untuk kasus perjudian…”
“Biasanya kebijakan ekstradisi ditujukan untuk kejahatan tertentu, seperti narkoba, korupsi, dan kuncinya adalah bertindak terlebih dahulu.”
“Jika kami ingin dia menghukum kami di sana, atau bagaimana cara berbicara dengan negara-negara yang terlibat.”
Usman tak menampik tudingan adanya keterlibatan otoritas hukum dalam perlindungan buku online.
Untuk mencapai tujuan ini, gugus tugas mengundang partisipasi kepala polisi federal.
“Kami punya polisi militer dan rektor di tim eksekutif, itulah jawaban saya. Pada dasarnya, kami pasti akan menempatkan orang-orang yang punya tujuan di sana.”
Pada hari Rabu (19/06), Kelompok Kerja Pemberantasan Perjudian Online akan memulai pertemuan pertamanya untuk menyelesaikan strategi yang akan diambil.
Selama tiga bulan ke depan, gugus tugas akan meninjau pekerjaan yang telah diselesaikan dan hasilnya.
Kami akan melakukan yang terbaik selama enam bulan ini. Bisakah gugus tugas menghilangkan perjudian online secara efektif?
Menyinggung sebutan yang tertuang dalam Perpres tersebut, pakar forensik digital Ruby Alamsiah mengaku kecewa Satgas Pemberantasan Judi Online mampu memberantas kejahatan transnasional tersebut dalam waktu enam bulan.
Sebab, penanggung jawab pencegahan dan penindakan sehari-hari, meski bukan anggota gugus tugas, tetap menjalankan tugas pokok yang sama.
Itu sebabnya gugus tugas mempertanyakan operasi tersebut tanpa mengembangkan strategi baru yang efektif selain melarang dan menangkap pedagang kecil di negara tersebut.
Komposisi satgas ini menurut saya biasa saja. Aparat sudah ada dan ini tugasnya. Tidak ada perwakilan pihak yang punya kemampuan teknis yang bisa menghancurkan ini, kata Rubi, Minggu (16) kepada BBC News Indonesia. .
“Dari sudut pandang struktural, tugas dan tanggung jawab sehari-hari para petugas adalah sama. Tidak ada tim teknis yang terwakili dengan tepat untuk menangani masalah ini.”
Untuk memberantas perjudian online, Ruby menilai Presiden Joko Joko harus membentuk kelompok khusus untuk memahami kejahatan internet dengan benar.
Di sana, tim bekerja menganalisis data lalu lintas web yang digunakan untuk membuat situs perjudian online di Indonesia.
Setelah mempelajari lalu lintas jaringan kasino online selama satu atau tiga tahun terakhir, Anda akan memahami cara kerja buku tersebut.
“Anda dapat mengetahui cara mereka menghapus blok, membuat unit baru, mengubah domain alamat IP. Kemudian Anda dapat menentukan masalah dan solusinya.”
“Kalau mau membentuk gugus tugas pemberantasan judi online, ini dia. Karena kata kunci dalam perjudian online adalah upaya yang sangat teknis.”
Upaya untuk memblokir jutaan situs yang dikendalikan oleh Kementerian Penerangan sejauh ini tidak berhasil, kata Ruby. Pasalnya Kementerian Koordinator dan Informasi belum mempunyai alat untuk segera menutup situs judi online Indonesia.
Sejauh ini Kementerian Koordinator dan Informasi rutin mengirimkan permintaan kepada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk memblokir situs-situs yang mereka temukan atau menerima pengaduan dari masyarakat.
Namun tidak ada jaminan bahwa anggota APJII benar-benar memblokir situs tersebut karena tidak ada pelaporan atau peninjauan.
Namun bagaimana dengan penyedia jasa Internet yang tidak terdaftar di APJII? Pada saat yang sama, terdapat banyak penyedia layanan Internet ilegal di wilayah satelit.
“Saya perhatikan bahwa 25%-30% akses Internet di Indonesia tidak tercakup dalam kebijakan Indonesia karena sebagian besar bersifat ilegal.”
Ruby mengklaim strategi yang dijelaskannya bisa dilakukan dengan lebih efektif dan cepat.
Jika ingin menjatuhkan perusahaan game besar yang dikuasai asing seperti Kamboja, akan memakan waktu lama karena yurisdiksi hukum yang terbatas.
Selain itu, tidak semua situs perjudian online terdesentralisasi dan tidak dikendalikan oleh pihak luar.
“Bandar taruhan kecil semakin banyak karena pasarnya besar. Kalau kita membangun sistem, Anda atau saya bahkan bisa menjadi bandar kecil dengan modal Rp 100 juta.”
Kita hanya perlu membuat akun palsu untuk menyetor uang.
“Nah, [buku-buku kecil] ini akan selalu ada karena pasarnya besar dan sasarannya adalah masyarakat awam, bahkan masyarakat bawah, yang bisa berinvestasi 10.000 rupiah.”
“Jadi ada alternatif lain selain pelarangan.”
Tindakan hukum lain yang sebaiknya dilakukan adalah sebagai tindakan pencegahan.
Pengamatannya, sejauh ini, belum ada hukuman berat atau hukuman pidana terhadap penjahat atau orang yang terlibat dalam perjudian online.
Bahkan artis yang mempromosikan perjudian online pun dibebaskan. Hasilnya, tidak ada efek pemblokiran. Korban Judi Online: ‘Kalau Serius Biarkan Saja Penjudinya Menunggu’
Dion (nama samaran) menjadi kecanduan judi online pada tahun 2020. Dia mengatakan awalnya dia berjudi mesin slot hanya untuk bersenang-senang, mempertaruhkan Rp 50.000 sehari.
Jadilah yang pertama menang mulai dari Rp 300.000 hingga Rp 1 juta.
Kemenangan berturut-turut akan membuat Anda ketagihan dan membuat Anda terus bermain judi online. Namun, kemenangan tidak datang lama kemudian.
“Ibarat saya mengeluarkan uang 2 juta rupiah, Anda sama sekali tidak terima [kerugiannya], Anda harus membayarnya kembali dengan… berjudi lagi, berjudi lagi.”
Pria lajang itu mengaku kehilangan tabungan dan pesangonnya. Uang dari mobil yang disita juga hilang tanpa bekas.
Setelah menyadari tidak ada lagi yang tersisa, Dionne memutuskan untuk berhenti berjudi online. Dia mengubah nomor ponselnya dan mulai menghapus semua aplikasi perjudian online.
“Saya menyesal berjudi online. Saya kehilangan tabungan dan mobil saya,” kata Dion sambil tertawa mengingat masa-masa kelam itu.
Namun meski berganti nomor ponsel, Dion tetap menerima pesan berisi iklan judi online dari kontak tak dikenal melalui WhatsApp atau SMS.
Karena itulah Dionne tidak yakin satgas bisa memberantas perjudian online.
Selain itu, aparat penegak hukum dipandang sebagai pecandu narkoba.
“Apakah polisi akan menangkap orang ini?”
“Secara realistis, jika Anda ingin melakukan bisnis besar, Anda harus melacak pekerja di Kamboja, Thailand, dan mencari tahu di mana mereka bekerja. Pusatnya ada di sana.”
“Kalau niat, gampang saja. Kebanyakan orang membela (penjualnya), kan?”
Pembentukan gugus tugas hanya membuang-buang anggaran.
Sekadar referensi, data PPATK menunjukkan ada 3,2 juta masyarakat Indonesia yang teridentifikasi mengikuti perjudian online. Mulai dari pelajar hingga ibu rumah tangga.
Biaya transaksi yang terkait dengan perjudian online terus meningkat dari tahun ke tahun. Baru-baru ini diberitakan bahwa pada tahun 2023, setidaknya Rp 327 triliun dana masyarakat akan dihabiskan untuk perjudian online.