Laporan reporter Tribunnews.com Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto mengatakan hanya mereka yang memiliki semangat menegakkan demokrasi dan hukum yang diundang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP pada 24-26 Mei 2024.
Hal ini menanggapi alasan PDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rakernas ke-5.
Hasto awalnya mengatakan Rakernas ke-5 ini digelar dengan semangat reformasi melawan sisi gelap pemerintahan.
Di sisi lain, ia menegaskan pemilu 2024 juga tercatat di mata publik sebagai pemilu paling penuh kekerasan yang pernah ada.
“Dan hal ini terekam kuat dalam ingatan masyarakat, terekam kuat oleh apa yang diungkapkan oleh perwakilan masyarakat sipil, profesor, pakar hukum, seniman bahkan tokoh budaya yang sampai pada kesimpulan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang paling penuh kekerasan dalam sejarah. sejarah Indonesia. demokrasi yang ditandai dengan berbagai “bentuk kecurangan, mulai dari pembangunan mesin hukum di Mahkamah Konstitusi,” kata Hasto dari Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (22/05/2024).
Hal itu, kata dia, ditandai dengan hadirnya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (CJ) yang menyatakan pendapat berbeda atau berbeda dalam putusan sengketa Pilpres 2024.
Hal itu, menurut Hasto, menjadi dasar PDIP hanya mengundang tokoh-tokoh yang sangat mendukung pelestarian hukum dalam Rakernas ke-5.
Dan dalam semangat itu, perlu diajak pihak-pihak yang memiliki semangat menjaga demokrasi hukum. Hormati supremasi hukum, hormati demokrasi dengan kedaulatan rakyat, katanya.
Dosen Universitas Pertahanan ini menjelaskan, PDIP mempunyai landasan sejarah yang sangat kuat.
Selain itu, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri juga berpengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru.
Ini yang akan diundang PDIP pada rakernas ke-5, imbuh Hasto.