TRIBUNNEWS.COM – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) memimpin tahun 2024. Untuk Rapat Koordinasi Nasional Budidaya dan Pengawasan Budidaya (Rakornas), sesuai dengan Keputusan Presiden No. 72/2021 terkait percepatan pengurangan stagnasi.
Kegiatan ini merupakan rapat koordinasi nasional tahunan Program Percepatan Pengurangan Stun dengan perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mitra pembangunan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi serta pemangku kepentingan lainnya. Rapat Koordinasi Attention Deficit Nasional akan dilaksanakan selama dua hari pada tahun 2024. 4-5 September di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Mengingat pada tahun 2024 adalah yang terakhir pada tahun 2018 tahun penerapan strategi percepatan pencegahan pertumbuhan nasional, serta tahun terakhir tahun 2021. keputusan presiden no. Di tahun penerapannya yang ke-72, Rakornas kali ini akan membahas beberapa kemajuan yang telah ditunjukkan. mengurangi pertumbuhan.
Indonesia patut bersyukur karena prevalensi membesarkan bayi telah turun dari 30,8 persen. pada tahun 2018 hingga 21,5 persen 2023, yang berarti prevalensi mengasuh bayi turun dari 9,3 persen. satu setengah kali lebih cepat dibandingkan tahun 2018. periode sebelumnya. 2013-2018
Saat membuka Rakornas Pengurangan Peduli, Wapres menyampaikan bahwa hasil yang dicapai merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersama, laboratorium seluruh elemen yang terlibat.
Namun Wapres juga mengingatkan, tujuan untuk membebaskan anak Indonesia dari pemingsanan belum tercapai. Untuk itu, Wapres secara khusus menekankan pentingnya pelaksanaan program secara berkelanjutan.
Pada tahun 2024 dan 2023 Pada Rakornas tersebut, Wapres juga menyerahkan penghargaan sebagai pengakuan atas capaian pelaksanaan percepatan pengurangan budidaya yang dilakukan pemerintah daerah.
Penilaian tersebut diwujudkan dalam bentuk dana stimulus fiskal tahun berjalan 2024 kategori percepatan penurunan pertumbuhan yang pada tahun ini dialokasikan kepada 130 pemerintah daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada sekitar 15 desa yang telah berupaya keras mempercepat penurunan budidaya. Kami berharap hadiah dan insentif ini dapat meningkatkan motivasi untuk terus berkarya.
Wapres meninggalkan beberapa pesan untuk keberlanjutan program pengurangan panen di masa depan. Pertama, menjadikan evaluasi awal program sebagai masukan penting untuk perbaikan program di masa depan.
Komitmen manajemen dalam mempercepat penurunan budidaya di pusat dan daerah harus terus dilanjutkan. Intervensi perlu disesuaikan agar program menjadi lebih akurat, dimulai dengan menyediakan data kelompok sasaran yang lebih akurat untuk pemantauan rutin.
Kedua, memperkuat koordinasi lintas sektoral di pusat dan daerah dengan pembagian peran yang jelas. Program Penurunan Stunting merupakan proyek besar nasional yang melibatkan 20 kementerian/lembaga, seluruh provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, serta lembaga swadaya masyarakat.
Tentu saja, skala program yang besar memerlukan pembagian peran yang jelas agar dapat saling melengkapi dan tidak tumpang tindih agar tujuan Indonesia dapat tercapai tanpa henti.
Ketiga, menyebarkan kesadaran yang benar tentang perampingan di masyarakat. Beberapa orang masih memiliki kesalahpahaman tentang penyusutan. Pemahaman yang benar adalah titik awal untuk intervensi yang ditargetkan.
Sebagaimana setiap tahunnya, Rapat Koordinasi Nasional akan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang akan memberikan rekomendasi bagaimana merumuskan regulasi dan strategi yang lebih baik agar tujuan penurunan pertumbuhan budidaya dapat segera tercapai.
Kelanjutan program percepatan penurunan stunting di era pemerintahan baru diharapkan juga dapat meneruskan langkah baik yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam menurunkan stunting.
“Kami berharap program percepatan pertumbuhan yang menurun dapat dilanjutkan dan ditingkatkan pada periode-periode lain untuk melahirkan generasi unggul yang memenuhi visi Indonesia Emas 2045,” kata Wapres.