Laporan jurnalis Tribunnews, Nitis Hawarwa
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Mhb) Budi Karya Sumadi mempercayakan tiga hal yang harus dilakukan Menteri Perhubungan di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menurut dia, Kementerian Perhubungan harus terlebih dahulu menjaga akuntabilitas lingkungan hidup dalam pembangunan transportasi.
“Saya kira PR-nya masih ada. Bahkan kita sudah menyiapkan white paper dengan user interface-nya. White paper itu maksudnya apa? Itu mencatat apa yang sudah kita lakukan. Tapi juga mencatat apa yang perlu kita tindak lanjuti,” dia dikatakan.
“Ada tiga hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah lingkungan hidup,” kata Menteri Perhubungan Budi usai menghadiri peluncuran buku “Memerangi Birokrasi Arus Utama” di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (10/10/2024). .
Kedua, menjamin keselamatan transportasi udara, laut, darat bahkan kereta api. Terakhir, Menteri Perhubungan Budi mengatakan yang terakhir adalah persoalan kemacetan lalu lintas.
Menteri Perhubungan Budi Karya berharap kota-kota lain bisa mencontoh Jakarta yang sudah memiliki transportasi umum yang luas dan terintegrasi.
Yang kedua adalah keselamatan dan yang kedua adalah kemacetan lalu lintas. Jadi ini tugas kita. Yang pertama kita lakukan, kata Menteri Perhubungan Budi.
“Jakarta sudah punya angkutan massal yang datang tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Surabaya, Bandung, Makassar, Medan, dll. Misalnya di Jakarta sudah ada, tinggal dilakukan di tempat lain,” imbuhnya. .
Sekadar informasi, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Seluruh pemerintahan Indonesia maju, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, akan mengundurkan diri dari jabatannya.
Pemerintahan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gebran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.