Laporan jurnalis Hasiolan EP/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama terus mempercepat evaluasi Lembaga Halal Asing (LHLN) di berbagai negara mitra.
Penilaian ini saat ini sedang dilakukan di tiga LHLN di Belanda: Total Quality Halal Collect Certification (TQHCC), Halal Feed and Food Inspection Authority, dan Halal Quality Control Group (HQC) Kantor Pusat Belanda.
Direktur BPJPH Muhammad Aqeel Ilham mengatakan evaluasi tersebut didasarkan pada permohonan akreditasi dan permintaan saling pengakuan yang diajukan ketiga lembaga halal tersebut kepada BPJPH.
“Sejak 15 Mei, kami telah melakukan evaluasi terhadap tiga lembaga sertifikasi Halal di Belanda, berdasarkan permintaan kerja sama kepada BPJPH yang sebelumnya telah dikirimkan ke BPJPH,” kata Akil Ilham di Amsterdam, Selasa (21 Mei). /2024).
Selain Bapak Akil Ilham, delegasi evaluasi LHLN RI antara lain Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Direktur Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Abd Siakr, tiga orang evaluator, dan tiga orang anggota sekretariat.
Setibanya di Belanda, tim langsung melakukan pembicaraan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Duta Besar Haga Meyerfuss untuk Indonesia, Bapak Abdul Munim Al Chaman, Direktur Pengendalian Mutu Halal Belanda, Bapak Ali Salah, Direktur Sertifikasi Halal dan Mutu Komprehensif, dan Bapak Abdul Munim Al Chaman dari Belanda. Departemen Pengawasan Makanan dan Pakan Halal, Direktur Qaiyum hadir. .
“Kami melakukan serangkaian kegiatan evaluasi, dimulai dengan evaluasi kantor di Halal Quality Control Belanda pada 15-16 Mei, dilanjutkan dengan evaluasi lapangan di Cargill keesokan harinya,” kata Akhil Arham.
Selain itu, kegiatan evaluasi dilanjutkan dengan evaluasi kantor di Kantor Pengawasan Pakan dan Makanan Halal pada tanggal 18 dan 19 Mei 2024, serta evaluasi lapangan di Campina pada Senin (21 Mei) lalu.
“Hari ini dan besok kami akan melanjutkan kegiatan penilaian di kantor untuk sertifikasi Halal Benar kualitas penuh, dan akan melanjutkan penilaian di tempat pada tanggal 24 Mei,” lanjutnya.
Akhil Arham mengatakan, selain untuk melakukan evaluasi ketiga terhadap LHLN, kunjungan kerja tersebut juga digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban sertifikasi Halal yang akan mulai berlaku pada Oktober 2024.
“Kami juga berencana mewajibkan persyaratan halal yang berlaku untuk produk luar negeri pada Oktober 2024,” lanjut Akil Arham.
Lebih lanjut Akil Ilham menyampaikan, pelaksanaan penilaian ini sangat penting mengingat perlunya kedua negara menjaga dan meningkatkan hubungan kerja sama khususnya di bidang industri dan perdagangan produk halal.
Ia juga sangat mengapresiasi inisiatif dan antusiasme ketiga LHLN yang bekerja sama dengan BPJPH.
Menurutnya, sinergitas saling menjamin kehalalan produk harus dipercepat agar kedua belah pihak bisa segera merasakan manfaatnya.
“Kerja sama harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Akil Arham mengatakan, penguatan kerja sama internasional di bidang produk halal sejalan dengan potensi ekonomi industri dan perdagangan produk halal yang terus berkembang, dan berjanji untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Selain itu, industri halal terus membuktikan dirinya sebagai pilar penting perekonomian dan menjadi mesin pertumbuhan baru baik secara global maupun domestik.
Laporan Dinar Standards menyatakan bahwa umat Islam di seluruh dunia akan membeli produk halal senilai hingga $2,8 triliun pada tahun 2025.
Oleh karena itu, selain berbagai upaya lainnya, memperkuat kerja sama internasional juga sangat strategis, terutama untuk memperluas akses pasar produk halal, serta memperluasnya lebih jauh lagi, lanjut Akil Arham.
“Tentunya ini juga merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mempersiapkan Indonesia menjadi pusat halal terbesar di dunia,” tutupnya.