Informasi dari penulis Tribunnews.com Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perusahaan Listrik Negara atau PLN menyebutkan 75 persen penambahan pembangkit baru di Indonesia pada tahun 2040 akan berasal dari energi terbarukan (EBT). Sisanya yang 25 persen atau lebih adalah gas.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN sejalan dengan peta jalan transisi energi untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih awal.
Komitmen ini juga terkait dengan upaya memerangi perubahan iklim.
Pada saat yang sama, perusahaan dan pemerintah telah menerbitkan Rencana Usaha Interkoneksi Ketenagalistrikan (RUPTL) berdasarkan Rencana Usaha Ketenagalistrikan Nasional (RUBN).
“Ini persoalan yang sangat sulit. Hari ini saya harus sampaikan kepada semua orang bahwa dunia sedang memanas dan kita perlu mengurangi emisi gas rumah kaca dan PLN berkomitmen penuh untuk melakukan hal tersebut,” kata Darmavan dalam keterangannya, Sabtu (11/5/2024). ). )
Selain itu, PLN telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Dietjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai pengelolaan data pemantauan perubahan iklim untuk produksi listrik.
Darmawan Prasodjo menjelaskan kerja sama tersebut akan mengintegrasikan program kedua belah pihak pada penyediaan informasi, verifikasi Green Gas (GHG) dan implementasi Economic Value of Carbon (NEC) untuk mencapai Target Nasional (NDC). .
Juga meningkatkan manajemen untuk mengendalikan perubahan iklim di sektor pembangkitan listrik.
“PLN dan Direktorat Jenderal Teknik Elektro telah menjalin kemitraan untuk mengelola perubahan iklim di sektor pembangkit listrik,” kata Darmawan.
“Melaksanakan perdagangan karbon, berbagi informasi pelaksanaan penghitungan emisi, dan saling mendukung dalam pengembangan kapasitas dan pengetahuan sumber daya manusia.”
Sebelumnya, sistem penghitungan dan pelaporan pencemaran udara PLN masih manual dan dilaporkan melalui APPLE-Gatrik milik Kantor Pusat Gatrik.
PLN saat ini memiliki program Klik Iklim PLN yang hanya untuk menghitung dan melaporkan emisi gas rumah kaca, bukan perdagangan karbon, namun untuk langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Dengan mengintegrasikan sistem PLN dengan Kantor Pusat Cattrick, data menjadi lebih akurat, lebih baik dan efisien.
Hal ini juga akan memudahkan kedua belah pihak untuk memodifikasi dan mengembangkan fitur di kedua program.
Kedepannya, PLN dan Ditjen Gatrik dapat mengembangkan fitur lain untuk meningkatkan pengelolaan perubahan iklim.
“Kemitraan ini akan semakin memajukan pengelolaan perubahan iklim,” kata Darmawan.