Wartawan Tribunnews.com Endrapta Pramudhiaz melaporkan.
TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membocorkan detail program utama Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran.
Ia mengaku sedang mengembangkan konsep besar program pangan bergizi gratis. Salah satu topik yang dibahas adalah pihak mana yang akan menyediakan makanan pada acara tersebut.
Bahlil mengindikasikan, penyedia makanan untuk program tersebut bisa disediakan oleh pihak ketiga atau langsung dari sekolah.
“Konsep besar makanan bergizi gratis ini masih dalam tahap penyusunan, apakah akan disalurkan ke sekolah-sekolah atau akan dilakukan oleh pihak ketiga,” kata Bahlil saat memberikan pidato pelantikan dan pengukuhan di Dewan Pimpinan Pusat Pengusaha Jasaboga se-Indonesia. Asosiasi. ) Kantor Kementerian Investasi/BKPM periode 2024-2029. Jakarta Kamis (27 Juni 2024).
Setelahnya kami juga membahas anggaran untuk program ini. Ia mengatakan, program tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp70 triliun.
Lebih tepatnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp71 triliun yang merupakan anggaran APBN tahun 2025.
Bahlil mengatakan, anggaran program tersebut ditargetkan mencapai Rp400 miliar hingga Rp500 miliar pada tahun 2029.
“Tahun ini kita menyetujuinya sekitar Rp70 triliun. Kalau kita lanjutkan anggaran 2029 sekitar Rp400 triliun sampai Rp500 triliun. Ini uji coba awal,” ujarnya.
Pada acara APJI kali ini, di hadapan Gubernur, Bahlil menyampaikan bahwa program ini merupakan peluang besar bagi mereka.
Yang ditegaskannya, siapa pun yang menyediakan pangan harus menyediakan pangan yang berkualitas baik. Namun, harganya tidak boleh terlalu mahal.
“Yang ingin saya sampaikan, bapak dan ibu, ini peluang besar. Yang penting kualitasnya bagus. Harganya jangan terlalu mahal, karena bisa melalui LKPP pihak ketiga,” pungkas Bahlil.
Seperti diketahui, program pangan bergizi gratis andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan menggunakan Anggaran Pajak dan Belanja Nasional (APBN) 2025.
Nilai yang disepakati pemerintahan baru dan kabinet Indonesia maju adalah Rp71 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan jumlah tersebut masuk dalam posisi anggaran dalam rancangan APBN atau RAPBN 2025.
“Kita sudah mengambil sikap APBN dan presiden terpilih sudah menyetujuinya, artinya anggaran awalnya Rp 71 triliun,” kata Menteri Pendapatan Sri Mulyani. Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (24/6/2024).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, tim Prabowo-Gibran akan menyiapkan anggaran rinci untuk Program Pangan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, besaran defisit dan rasio utang akan dijamin dalam batas aman yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara.
“Kami berkomitmen terhadap pengelolaan keuangan yang baik karena komunikasi kami merupakan alat penting bagi pemerintahan saat ini atau di masa depan untuk mengelola APBN secara bijaksana dan menjaga keberlanjutan dan kesehatannya,” kata Sri Mulyani.