Koresponden Tribune News Natis Matsharwan melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Erlanga Hararto menilai alokasi bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengurangi kerawanan pangan belum terealisasi seiring dengan kajian pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Padahal, rumah tangga penerima manfaat (KPM) pengurangan risiko pangan seharusnya diberikan Rp 600.000 sebagai alternatif BLT El Niño.
“BLT untuk mengurangi risiko pangan, kami masih melihat posisi APBN secara keseluruhan,” kata Erlanga kepada wartawan di Gedung Ali Wardana, Selasa (23/4/2024).
Selain itu, Erlanga juga menolak anggapan adanya kendala dalam proses pembayaran BLT dalam mitigasi risiko pangan. Sebab, dia yakin dana hibah tersebut sudah tersedia.
Namun pihaknya belum memastikan kapan dana hibah tersebut akan dicairkan.
“Tidak juga, tidak masalah,” katanya.
FYI, nasib BLT pengurangan risiko pangan belum bisa dipastikan sejak diumumkan pemerintah pada Januari lalu.
Melansir Kompas, Menteri Keuangan Sri Mulani Andrawati dalam sidang perselisihan pilpres di Mahkamah Konstitusi mengatakan partainya tidak menerima dokumen alokasi anggaran dari Kementerian Sosial (CEMSOS) untuk program BLT Pengurangan Resiko Pangan
Program Pengurangan Resiko Pangan BLT baru diputuskan dan diumumkan pemerintah pada bulan Januari lalu. Dengan demikian, anggaran program Bantuan Sosial Dasar (BAS) tahun ini yang ditetapkan tahun lalu tidak masuk dalam anggaran.
“Kementerian Keuangan belum menerbitkan sertifikat bantuan untuk mengurangi kerawanan pangan,” kata Sri Maliani, Jumat (4/5/4) di sidang Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan Pilpres .” 2024).