TRIBUNNEWS.COM – DPR RI menentang keras segala tindakan yang mengganggu perdamaian dan kebebasan Palestina, termasuk normalisasi hubungan dengan Israel, melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP). Pernyataan tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon di sela-sela Konferensi Liga Parlemen Al-Quds (Liga Parlemen Al-Quds) yang digelar di Istanbul, Turki pada Sabtu (27/4/2024).
Dalam rilis yang diperoleh Tribune News (05/06/2024), PBB menyerukan Ramadhan. Fadli Zon mengawali pidatonya dengan mengkritik tajam sikap Israel yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan (DK) yang mencakup pembebasan tahanan dan konsesi. Akses terhadap bantuan kemanusiaan.
“Israel tidak punya niat untuk mematuhi hukum internasional, termasuk resolusi PBB. Faktanya, Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang,” kata politikus dari Fraksi Partai Gerendra.
Selain itu, pada rapat DK PBB tanggal 18 April 2024, Anggota Komisi I DPR RI menyampaikan penyesalannya karena Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan usulan Palestina menjadi anggota penuh PBB. Menurutnya, Dewan Keamanan PBB justru menjadi penghambat upaya perdamaian di Palestina.
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa PBB merupakan penghambat upaya perdamaian di Palestina. “Organisasi (PBB) diciptakan untuk membangun perdamaian, malah memusuhi perdamaian dan tidak berperan sebagai mediator atau pembawa perdamaian,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Fatli yang aktif di berbagai forum parlemen regional dan internasional mendesak semua pihak menggunakan diplomasi penuh untuk menghentikan penjajahan Israel di tanah Palestina.
Pertama, diperlukan kekuatan untuk menghentikan genosida di Gaza dan memaksa Israel untuk mematuhi hukum internasional. “Tujuan jangka pendek yang ingin dicapai adalah bagaimana melakukan negosiasi dan memaksa Israel untuk mematuhi putusan sementara atau tindakan sementara Mahkamah Internasional (ICJ),” lanjutnya.
Kedua, politikus perwakilan Daerah Pemilihan V Kabupaten Bogor ini meminta semua pihak berupaya mewujudkan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Menurutnya, ini adalah satu-satunya cara bagi Palestina untuk mendapatkan tempat yang setara di dunia internasional dan keadilan di hadapan hukum internasional.
“Kami tidak ingin menjalin hubungan diplomatik dengan pihak-pihak yang melakukan genosida. Yang penting Palestina bisa benar-benar bebas dan mandiri.
Ketiga, Fadli mendorong untuk mengupayakan pentingnya reformasi DK PBB yang dinilai tidak adil dan bertentangan dengan prinsip Piagam PBB. “Hal ini sangat penting, mengingat saat ini dunia tidak bisa damai, tanpa adanya organisasi internasional yang adil dan adil. manusiawi,” katanya.
Wakil Presiden DPR RI periode 2014-2019 untuk ke-15 kalinya menegaskan komitmen penuh pemerintah Indonesia kepada DPR RI dan seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam mendukung pembebasan Palestina dengan berbagai cara.
“Kami terus berupaya untuk pembebasan Palestina dengan berbagai cara. Pemerintah telah menyampaikan pandangannya melalui Kementerian Luar Negeri, di Mahkamah Internasional dan sekarang di Perwakilan Khusus Konferensi Islam tentang Diplomasi untuk Perdamaian (OKI). Organisasi Bangsa-Bangsa.
Sebagai wujud solidaritas terhadap masyarakat Gaza, wilayah Fatli menyatakan komitmen seluruh masyarakat Indonesia untuk membantu para korban perang. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia dan berbagai elemen masyarakat telah mengirimkan lebih dari 300 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui berbagai jalur laut, termasuk Kapal Rumah Sakit TNI (RS) Dokter KRI. Hasil kerja sama TNI AU dengan TNI AU Yordania, Radziman-992 dan dari pesawat tersebut.
Terakhir, Fadli juga menegaskan bahwa Indonesia menentang segala tindakan yang mengganggu upaya perdamaian di Palestina, termasuk normalisasi hubungan dengan Israel.
“Indonesia tidak membuka atau menormalisasi hubungan dengan Israel. Tidak ingin menjalin hubungan diplomatik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam genosida. Palestina sepenuhnya bebas dan mandiri,” ujarnya. Fitley menyelesaikan dengan kuat.
Konferensi Liga Parlemen Al-Quds kali ini tidak hanya dihadiri oleh parlemen negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika pendukung Palestina, tetapi juga parlemen negara-negara Eropa, Amerika Latin, dan Pasifik seperti Bosnia. dan Herzegovina juga hadir. Juga Italia, Argentina, Bolivia, Nikaragua, Brasil, dan Selandia Baru. Perwakilan parlemen negara-negara tersebut menyatakan solidaritasnya terhadap rakyat Palestina dan mendukung pembentukan negara Palestina.
Sumber : EMedia DPR RI | Berbicara di hadapan Liga Al-Quds, DPR menegaskan Indonesia menolak normalisasi hubungan dengan Israel.