TribuneNews.com – Menteri sayap kanan Israel Bezalel Smotrich menggambarkan upaya untuk mencaplok Tepi Barat dan mengatakan tujuan hidupnya adalah untuk menggagalkan pembentukan negara Palestina.
Berbicara pada pertemuan Partai Religius Zionis, Menteri Keuangan Israel mengatakan dia akan menjadikan Yudea dan Samaria sebagai bagian integral dari Negara Israel.
“Kami akan menjaga kedaulatan terlebih dahulu di darat dan kemudian melalui hukum.”
“Saya ingin melegalkan pemukiman pemuda (tempat usaha ilegal),” kata Smotrich mengutip Haaretz.
“Tujuan hidup saya adalah menggagalkan pembentukan negara Palestina,” tambahnya.
Sebagai catatan, Israel menggunakan istilah Yudea dan Samaria untuk menyebut Tepi Barat yang diduduki.
Aneksasi dan akuisisi wilayah melalui penaklukan militer dilarang sebagai salah satu prinsip dasar hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Komentar Smotrich serupa dengan komentar yang dibuatnya pada rapat umum pendukungnya di Tepi Barat, yang pertama kali dilaporkan oleh The New York Times.
Ia kemudian menyebut perubahan administratif ini “megadramatis”.
“Perubahan seperti itu mengubah DNA sistem,” katanya saat itu.
Dia menjelaskan, untuk menghindari kritik internasional, pemerintah melibatkan Kementerian Pertahanan dalam prosesnya.
Jadi nampaknya militer masih menjadi partai yang berkuasa dan pemain utama di pemerintahan Tepi Barat.
“Akan lebih mudah untuk menerimanya dalam konteks internasional dan hukum,” katanya.
Selain menjabat sebagai Menteri Keuangan, Smotrich juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Israel.
Ia juga bertanggung jawab atas pemerintahan sipil yang mengawasi pendudukan Israel di Tepi Barat.
Seperti yang diungkapkan The Guardian pekan lalu, militer Israel baru-baru ini secara diam-diam menyerahkan kekuasaan hukum yang signifikan di Tepi Barat yang diduduki kepada pejabat pemerintah pro-kolonial yang bekerja untuk Smotrich.
Perintah yang diterbitkan pada tanggal 29 Mei oleh Pasukan Pertahanan Israel di situs webnya mengalihkan tanggung jawab atas lusinan peraturan administrasi sipil dari militer kepada pejabat yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan Smotrich.
Smotrich dan sekutunya melihat pemerintahan sipil atau kendali atas sebagian besar wilayah tersebut sebagai cara untuk memperluas kedaulatan Israel di Tepi Barat.
Tujuan utama mereka adalah kontrol langsung terhadap pemerintah pusat dan kementerian-kementeriannya.
Perubahan pemukiman ini membatasi kemampuan untuk mengontrol ekspansi dan pembangunan secara hukum.
Politisi Israel telah lama berusaha mencari cara untuk mencaplok atau mencaplok secara permanen Tepi Barat yang diduduki pada tahun 1967 dan merupakan rumah bagi jutaan warga Palestina.
Pemerintahan sipil terutama bertanggung jawab atas perencanaan dan pembangunan di Area C Tepi Barat, serta menegakkan hukum untuk mencegah pembangunan tanpa izin, baik oleh pemukim Israel atau warga Palestina.
Laporan-laporan media Israel mengatakan para pejabat AS secara pribadi telah membahas kemungkinan penerapan sanksi terhadap Smotrich karena pengaruhnya yang mengganggu stabilitas di Tepi Barat, tempat dia tinggal di pemukiman yang ilegal menurut hukum internasional.
(TribuneNews.com, Andari Ulan Nugrahani)