TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Gerakan Al Fatah dan Ketua Delegasi Fatah ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) bertemu dengan Mahmoud Alalul, Wakil Ketua Gerakan Al Fatah sekaligus Ketua Delegasi Fatah, saat melakukan pembicaraan damai dengan Hamas.
Pertemuan tersebut terjadi pada Jumat (2/8/2024) malam di Hotel Sheraton Doha, usai keduanya menghadiri prosesi pemakaman pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh.
Dalam pertemuan tersebut, JK menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mediator antara Al Fatah dan Hamas.
JK mengungkapkan, syarat untuk mendapatkan dukungan dunia internasional terhadap apa yang diperjuangkan Fatah dan Hamas adalah kedua organisasi yang kerap bertikai dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina itu harus bersatu terlebih dahulu.
“Jika tidak ada kesatuan di antara keduanya, maka akan sangat sulit mencapai tujuan. Karena tidak adanya kesatuan, maka akan sulit bagi Anda untuk mendapatkan dukungan penuh internasional. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah internal. rekonsiliasi,” katanya. Yusuf Kalla.
Menanggapi pernyataan JK. AlAloul menyatakan Fatah selalu siap melakukan rekonsiliasi. Namun, dia menekankan pentingnya memperhatikan waktu.
“Kalau Hamas meminta membentuk pemerintahan koalisi melalui pemilu, itu tidak mungkin karena kita sedang dilanda perang. Prioritasnya sekarang bukan pemilu, tapi diakhirinya kekerasan dan diakhirinya perang,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, JK menyampaikan hasil pertemuan dengan mendiang Ismail Haniyeh pada 13 Juli 2024. Menurut JK, Haniyeh menegaskan tidak akan memaksakan timnya menjadi presiden.
“Yang penting pemerintah Palestina bertindak jujur dan adil demi kepentingan seluruh rakyat Palestina,” kata Haniyeh seperti dikutip J.K.
Dalam pertemuan tersebut disimpulkan akan diadakan pertemuan lanjutan antara JK dengan Fatah dan Hamas untuk membahas langkah rekonsiliasi lebih lanjut.