Laporan jurnalis Tribunnews.com Franciskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal usai selesainya Rapat Kerja Nasional Partai Buruh ke-5 yang digelar di City Beach International Stadium, Ancol, Batavia, yang berlangsung tiga hari sejak Jumat (24). /5. /2024 ) hingga Minggu (26/5/2024).
Ketua Bidang Politik DPP PDIP, Nokta Maharani, putri Megawati Soekarnoputri, bertugas membacakan rekomendasi eksternal Kongres Nasional Buruh ke-5 di panggung acara utama.
Sebelum membacakan usulan tersebut, Nokta mengatakan PDIP sudah mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi negara.
PDIP ingin memindahkan masyarakat ke Indonesia yang dominan di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.
Point mengatakan Rakernas ke-5 PDIP diselenggarakan untuk menyikapi kemerosotan demokrasi pada pemilu 2024 dan transisi pemerintahan mendatang, menyiapkan langkah-langkah strategis memenangkan Pilkada 2024, dan membuat program bersama partai. kepentingan rakyat.
Skor tersebut kemudian membaca rekomendasi eksternal dari Biro Tenaga Kerja Nasional PDIP V terkait hal tersebut. Ada 17 poin dalam usulan tersebut. Berikut isi lengkap 17 pasal rekomendasi Dewan Nasional TKA ke-5 PDIP:
Pertama, Kongres Nasional Partai Buruh ke-5 menilai pemilu 2024 akan menjadi pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, campur tangan otoritas hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya publik, dan penggunaan uang politik secara massal. Buruknya pelaksanaan pemilu kali ini juga disebabkan oleh petugas pemilu yang tidak berperan sebagai mediator. Dalam konteks ini, Majelis Aksi Nasional ke-5 mengusulkan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu, konsolidasi demokrasi, pembentukan partai politik, penguatan masyarakat sipil dan pers, serta mendorong reformasi sistem hukum.
Kedua, Kongres Buruh Nasional Partai V menilai peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan peran checks and balances. Pada saat yang sama, salah satu tujuan partai politik adalah memperoleh kekuasaan konstitusional melalui pemilu. Oleh karena itu, Kongres Buruh Nasional Partai V (Fraksi PDI Perjuangan DPR RI) merekomendasikan pengusung usulan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Pancasila; memperkuat institusionalisasi partai dan mendorong perlakuan yang adil dan merata antara partai politik di dalam pemerintahan dan partai politik di luar pemerintah.
Ketiga, Bab V Konvensi Perburuhan Nasional menolak penggunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan (legalisme otokratis), sebagaimana terlihat dalam amandemen UU Mahkamah Konstitusi dan UU Penyiaran. Sementara itu, terkait putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memuat muatan baru mengenai tuntutan calon presiden dan wakil presiden, Rakernas V menilai hal tersebut melanggar batas wilayah hukumnya dan memandang kewibawaan hakim. DPR seolah-olah memang demikian. lembaga hukum perdata.
Keempat, Partai V Kongres Buruh Nasional perlu melakukan penilaian obyektif terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, yang terdiri dari para ahli hukum, masyarakat sipil, jurnalisme, akademisi, intelektual, dan seluruh elemen pro demokrasi. Tentang pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR sekitar 7 ribu bagian TNI dan Polri (bagian bawahan dan integral dari ketatanegaraan).
Kelima, Konvensi Ketenagakerjaan Nasional Partai ke-5 mendorong seluruh elemen bangsa untuk melestarikan dan mewujudkan tujuan reformasi, khususnya demokrasi institusional dengan pemerintahan kerakyatan; pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); memperkuat masyarakat sipil dan pers; yurisdiksi; pelembagaan partai politik; Pemilihan penulis yang adil dan lingkungan TNI dan POLRI yang lebih profesional; dan mereka mempunyai tempat yang setara dalam semangat dan sejarah pembentukan; Tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Rapat Nasional Partai Buruh ke-6, mendengarkan suara-suara arus bawah dari Anak Cabang, dari Cabang hingga Pengurus Partai, dan sikap terus-menerus menjaga demokrasi, berpesan agar Ketum PDI Perjuangan berpolitik saja. . Kerja sama dan komunikasi dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan kuat. Dalam menjamin terlaksananya agenda reformasi, hal ini bertujuan untuk memperkuat supremasi hukum dan sistem meritokrasi, serta meningkatkan kualitas demokrasi dalam suatu pemerintahan yang demokratis. kesejahteraan rakyat.
Ketujuh, Partai V Kongres Buruh Nasional, Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD dan PDI Perjuangan dipercaya memenangkan undang-undang perjuangan tiga kali berturut-turut. Kepercayaan masyarakat perlu diperoleh untuk membangun tiga pilar partai (struktural, legislatif, dan eksekutif). Pada Rapat Nasional Partai Buruh ke-5, ia meminta maaf atas tindakan jajarannya yang tidak membela moralitas politik, tidak disiplin, bertentangan dengan ideologi partai, serta bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi. seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, pada Kongres Buruh Nasional ke-5 Partai, direkomendasikan untuk memperbaiki sistem rekrutmen, pelatihan, pembentukan staf dan pengangkatan staf untuk mencegah terjadinya apa yang terjadi dalam pemilihan staf yang tidak teratur pada tahun 2024.
KEDELAPAN, Kongres Buruh Nasional Partai ke-5 meminta pemerintah melakukan investasi kerja sama yang paling intensif untuk menghindari tindakan pragmatis jangka pendek yang berpotensi mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia.
Kongres Buruh Nasional Bab 5 yang Kesembilan mendorong seluruh jajaran tiga pilar partai untuk tegas memajukan tujuan rakyat dengan meningkatkan dukungan petani, nelayan, pekerja dan seluruh masyarakat lainnya untuk memerangi kemiskinan ekstrem hingga 0 persen. Hentikan kebodohan, dukung rencana tanam padi 10 kali panen dan berikan pekerjaan yang layak kepada masyarakat.
Kongres Nasional Partai Buruh ke-10, ke-5 mendorong seluruh jajaran Tiga Pilar Partai untuk bergerak lebih tegas menuju pilkada, sekaligus mempersiapkan pasangan calon terbaik dan strategi memenangkan pilkada dengan kekuatan rakyat. dan gotong royong partai.
Konvensi Perburuhan Nasional Kesebelas Pihak ke-5 mendorong ketiga pihak untuk memajukan tiga pilar pemerintahan pangan untuk mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui prinsip-prinsip Kebijakan Pemerintahan Pangan Partai, sebagaimana direkomendasikan dalam Konvensi Perburuhan Nasional Keempat. Kontrak Direkomendasikan untuk 2023.
Pada pertemuan Kelompok Kerja Nasional ke-5 yang diadakan pada tanggal dua belas, diamati bahwa masalah pemanasan global menyebabkan kerusakan ekologi berupa peningkatan suhu tanah, kekeringan ekstrim, banjir dan keruntuhan, punahnya keanekaragaman hayati, badai, tenggelamnya pulau-pulau kecil dan laut. intrusi air. , Misalnya. serta dampak sosial berupa krisis pangan dan kelaparan, krisis air, wabah penyakit dan berbagai dampak sosial lainnya. Partai ke-5 Kongres Buruh Nasional menyerukan kepada pemerintah untuk secara serius menerapkan rencana emisi Nol Bersih, yang mencakup transisi ke energi terbarukan, konservasi energi, dan kerja sama global melalui Rencana Transisi Energi yang Berkeadilan. Piagam Perburuhan Nasional 5 menyerukan kepada pemerintah untuk menghentikan deforestasi dengan moratorium konversi lahan dan deforestasi, serta mendorong reboisasi lahan hutan yang terdegradasi, termasuk ekosistem pesisir laut seperti hutan belukar, dasar laut, dan dataran lumpur pesisir (lahan basah).
Ketigabelas, mencermati keresahan yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan Uang Kuliah Perorangan (UKT) dan Biaya Pengembangan Institusi (IPI) yang berlebihan, maka Majelis Nasional V Partai Buruh DPR RI Fraksi PDI Perjuangan menugaskan pemerintah untuk menggalakkan hal tersebut. . Untuk mengurangi tingginya biaya Pendidikan Tinggi melalui peninjauan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2014
Pada tanggal 14, Majelis Nasional Partai Buruh ke-5 yang dibentuk oleh Ibu Kota Indonesia (IKN) menyerukan kepada pemerintah untuk menyelesaikan sengketa pertanahan dengan penuh rasa keadilan, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi negara.
Pada edisinya yang kelima belas, Kongres Nasional Partai Buruh ke-5 meramalkan bahwa berbagai kerentanan di dunia muncul akibat konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, ketegangan antara Israel dan Iran, Semenanjung Korea, Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, dan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. berbagai permasalahan dunia lainnya. permasalahan Dalam konteks ini, Konvensi Perburuhan Nasional Pihak ke-5, Konferensi Asia-Afrika (KAA), menyerukan kepada pemerintah untuk lebih banyak mengambil inisiatif perdamaian untuk mengakhiri konflik-konflik yang timbul dari prinsip-prinsip Gerakan Non-Afrika (GNB). ), Konferensi Kekuatan Baru yang Berkembang (Conefo), pidato Bung Karno tentang Membangun Dunia Baru, dan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif.
Rapat Perburuhan Nasional Bagian ke-5 yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember melakukan kajian jujur terhadap berbagai permasalahan nasional dan publik, baik nasional maupun internasional. Berbagai permasalahan yang disebutkan di atas mencakup potensi kerentanan yang harus dimitigasi dengan langkah-langkah mitigasi sistem untuk menghindari terjadinya krisis. Pada Konvensi Perburuhan Nasional ke-5, ia mempertimbangkan pentingnya kepemimpinan Partai yang stabil terhadap transisi pemerintahan di masa depan. Oleh karena itu, Majelis Nasional Pokja Kelima memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk menentukan agenda politik pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Piagam PDI Perjuangan.
Pada Rakernas Partai ke-17, ke-5, setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia, Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan 2025-2030 yang dibentuk pada Kongres ke-6 tahun 2025.
Rekomendasi tersebut ditandatangani Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Majelis Buruh Nasional PDIP V Djarot Saiful Hidayat.