TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia memberikan pidato publik di Universitas Islam As Syafi’iyah, Bekasi, Jumat (31/5/2024).
Dalam sambutannya, Bahlil mengajak para pelajar untuk tidak memanfaatkannya.
“Dunia saat ini sedang membicarakan energi hijau dan bisnis ramah lingkungan. Pada tahun 2035, bonus demografi akan mencapai puncaknya, 65 persen penduduk Indonesia akan berada dalam usia kerja. Oleh karena itu, kita harus merencanakan dari sekarang hingga negara kita tidak menjadi konsumen. negara,” kata Bahlil.
Bahlil mengatakan, pemerintah Indonesia juga tengah mendorong PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun smelter di Timika, Papua Tengah, dekat tambang Freeport.
Menurut dia, smelter dengan nilai investasi hingga 3 miliar USD itu akan beroperasi di Gresik, Jawa Timur pada 1 Juli 2024.
“Mulai 1 Juli, pabrik Freeport akan mengolah konsentrat tembaga dari Timika di Gresik. Dalam setahun, pabrik ini akan menghasilkan emas murni 60 ton, katoda tembaga 400 ribu ton, dan berbagai produk turunan lainnya,” kata Bahlil.
Lanjutnya, saat ini pemerintah Indonesia juga sedang mendorong PTFI untuk membangun smelter di Timika, Papua Tengah, dekat Tambang Freeport.
Permintaan ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk menambah jumlah saham Indonesia di PTFI menjadi 61 persen pada tahun 2041.
“Kami kira kalau peraturannya keluar, kita akan mendapat 10 persen saham lagi. Sekarang kita punya 51 persen, kita ingin Indonesia punya mayoritas lagi, negosiasi selesai dan Freeport punya tambahan 10 persen saham di Tahun 2041 dan lebih setuju,” ujarnya.
Menurut Bahlil, pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah yang merupakan salah satu strategi investasi negara untuk menciptakan lapangan kerja di masa depan.
“Dunia saat ini sedang membicarakan energi hijau dan bisnis ramah lingkungan. Pada tahun 2035, bonus demografi akan mencapai puncaknya, 65 persen penduduk Indonesia akan berada dalam usia kerja.” negara konsumen,” ujarnya.
Bahlil mencontohkan, cadangan nikel Indonesia mencapai 25 persen dari total cadangan nikel dunia, sehingga pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor bijih nikel pada tahun 2019.
Kebijakan ini berhasil memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.
“Nilai ekspor nikel kita tahun 2017 hanya 3,3 miliar USD. Begitu kita berhenti ekspor bahan mentah, kita bangun industrinya, kita bangun pabrik di Indonesia, yang pada tahun 2023 akan menjadi 33,5 miliar USD atau hampir 500 triliun rupiah,” ujarnya. . .
Selain itu, kata Bahlil, banyak negara maju yang tidak puas dengan kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel. Bahkan, Indonesia sempat digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan tersebut.
“Mereka takut negara kita kuat. dan saya masih yakin masih ada beberapa negara lain yang tidak ingin Indonesia berdaulat untuk mengelola kekayaannya sendiri,” tutupnya.