Tribunus.com, Jakarta – Presiden Dewan Kesehatan BPJ, Abdul Kadir, berbicara tentang potensi cacat BPJ Health.
Ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai pemicu.
Pertama dia mengatakan bahwa beban asuransi kesehatan menurut Kovid -19 telah meningkat.
Pekerjaan perwakilan DPR di pertemuan kerja IX diumumkan pada hari Selasa (11/2) dengan Menteri Kesehatan Indonesia Bundadi Sadikin.
“Kita semua mengerti setelah efek rubound Kovid ke -19 dari rumah sakit dan penggunaan klinis. Karena perubahan dalam model tarif JKN seperti permenkus nomor 3 pada tahun 2023,” katanya.
Pemicu kedua adalah tingkat aktivitas peserta BPGS.
Pada tanggal 31 Desember 2024, 55 juta peserta tidak aktif sebagai bagian dari keanggotaan BPJS mereka.
“Banyak anggota kami, BPG bukan kesehatan aktif, dipengaruhi oleh peserta yang hilang,” katanya.
Pemicu terakhir adalah bahwa manajemen penipuan tidak tepat.
“Maka itu akan mempengaruhi kekurangan kesehatan BPJS,” pungkasnya.
Ali Ghufran Mukti, Direktur Organisasi Jaminan Sosial (BPGS), menekankan bahwa BPG tidak akan membayar kebangkrutan pada tahun 2025.
Ali mengatakan bahwa informasi BPJ saat ini tidak dapat membayar rumah sakit selama 3 bulan. Faktanya, informasi itu tidak benar, juga dikenal sebagai HOX.
“Saya menekankan di sini bahwa 2025 BPG tidak bangkrut dan tidak dapat membayar. Karena di media sosial kebisingan yang tidak membayar selama 3 bulan tidak dapat membayar hanya 6 bulan dan gagal. Saya bilang tidak.”
Ali bertanya kepada berita bahwa BPJ tidak dapat membuktikan klaim tersebut. Dia memastikan bahwa seluruh rumah sakit selesai.
“Tidak ada perselisihan sampai hak ditetapkan. Jika diagnosis masih tersebar, tidak akan diputuskan atau BPG tidak lebih dari 15 hari. Kami menjamin bahwa sektor swasta,” katanya.
Selain itu, Ali mempertanyakan biaya anggaran rumah sakit. Bahkan, kasus ini adalah bagian kecil dari masalah.
“Karena pesan WOW luar biasa di Indonesia, misalnya 2 persen dari jumlahnya, bahkan jika 95 persen tidak dibayar penuh.” (Tribune Network/IGM/MOM/VLAI)