Basuki Mengaku Menyesal karena Tapera Bikin Rakyat Marah

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menanggapi respon negatif masyarakat terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Basuki yang juga Ketua Grup BP Tapera mengaku meminta maaf karena layanan tersebut telah membuat marah masyarakat.

“Dengan kemarahan ini saya sedih sekali,” ujarnya usai Rapat Kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Menurut Basuki, pemerintah kini mampu memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dananya dikabarkan mencapai Rp 105 triliun dari APBN.

“Perlu diketahui sampai saat ini sudah ditarik Rp105 triliun dari APBN untuk FLPP, untuk bunga. Sedangkan untuk Tapera mungkin 10 tahun akan terkumpul Rp50 triliun,” imbuhnya.

Saat itu, Basuki mengatakan pengerjaannya tidak perlu terburu-buru. Dijelaskannya, pemerintah pertama kali membuat peraturan tentang Tapera sejak tahun 2016. Kemudian ia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pengecekan kehandalan, hingga pengumpulan Hibah terakhir ditunda hingga tahun 2027.

“Sebenarnya undang-undang itu dari tahun 2016. Lalu kita sama Menteri Keuangan tanam dulu kepercayaannya, ini kepercayaannya. Jadi kita tunda, sampai enam tahun 2027. Menurut saya pribadi, kalau ini belum siap , kenapa kita harus buru-buru,” kata Basuki.

Oleh karena itu, ketika DPR dan MPR meminta agar Tapera diberhentikan sementara, Basuki menyetujuinya. Menurutnya, program tersebut harus melihat pada perencanaan masyarakat.

Jadi misalnya ada kesepakatan, apalagi dengan DPR, misalnya Ketua MPR keluar, saya kira saya sudah menghubungi Menteri Keuangan dan kami juga akan terlibat, ”pungkasnya.

Saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, beberapa anggota DPR RI menanyakan kiprah Tapera. Salah satunya, Anggota V DPR dari Fraksi PDIP Irine Yusiana Roba Putri menyebut Basuki tak stabil menyikapi persoalan Tapera.

“Kalau ditanya Tapera kenapa jawabannya tidak stabil,” ujarnya. Irine juga mengkritisi isu pengurangan gaji pegawai Tapera. Menurut dia, subsidi adalah tanggung jawab negara, bukan masyarakat. (gtp/gtp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *