Laporan jurnalis Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos), Saefullah Yusuf menanggapi viralnya aksi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang menyalurkan bantuan sosial (bansos) atas nama “Bantuan Wakil Presiden”. Gibran”. ‘.
Gibran melakukan aksinya saat membagikan bantuan kepada korban banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
Gus Ipul, sapaan akrab Saefullah Yusuf, mengatakan bantuan sosial bisa diberikan kepada siapa saja. Menurut Gus Ipul, bantuan sosial yang diberikan Gibran merupakan bantuan pemerintah.
“Bansos bisa diberikan siapa saja, itu bansos dari pemerintah. Itu saja. Ada bansos dari Kemensos juga, ada juga bansos dari kementerian lain,” kata Gus Ipul di Istana Negara. Jakarta. . Senin (02/12/2024).
Gus Ipul juga mengatakan, masyarakat tidak perlu dipermasalahkan jika Gibran memberikan bansos dengan cap “Bantuan Wapres Gibran”. Yang terpenting bantuan sosial bermanfaat bagi masyarakat.
“Iya menurut saya tidak ada masalah. Program pemerintah atau swasta semua tahu. Semua tahu. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Yang penting profit yang utama. Penting untuk masyarakat,” tutupnya .
Diberitakan sebelumnya, aksi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membagikan bantuan dalam tas bertuliskan “Wapres Gibran Tolong” kepada korban banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024), menjadi sorotan. . .
Kita tahu, postingan foto bantuan sembako berlogo dan tulisan “Bantuan Wakil Presiden Gibran” menjadi viral di media sosial.
Dalam foto yang beredar, terlihat tas jinjing berwarna biru yang diberikan Gibran Rakabuming kepada para pengungsi.
Bantuan ini disalurkan kepada korban banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Tas itu berisi logo Istana tempat Gibran Rakabuming berkantor dengan tulisan “Istana Wakil Presiden”. Di bawah logo tersebut terdapat tulisan Bantuan Wakil Presiden Gibran.
Namun produk sembako Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menjadi perbincangan warganet. Tulisan di tas kado menjadi perhatian karena dianggap tidak pantas.
Sebab, bantuan ini tidak boleh berasal dari satu sumber saja, melainkan dari satu kesatuan sistem yang terdiri dari presiden, wakil presiden, menteri, dan sebagainya.