Laporan jurnalis Tribunnews.com Chaerul Umami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Rakyat Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di bawah komando Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengambil peran utama dalam memaksimalkan hal tersebut. berbagai kekuatan TNI, Polri dan Intelijen di Papua dalam mengatasi berbagai permasalahan.
Mulai dari masalah keamanan hingga kesejahteraan. Hal itu disampaikannya usai pertemuan antara Pimpinan MPR RI dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto pada Selasa (30/4/2024) di Kantor Kemenkopolhukam Batavia.
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu tentunya kantor Kemenkopolhukam. Agar setiap pergerakan aparat TNI-Polri dan intelijen di lapangan terpantau dengan baik. Sehingga kekuatan TNI, Polri dan intelijen dapat ditingkatkan untuk mewujudkan Papua yang aman dan damai. dengan tetap mengedepankan akses yang baik, tanpa melepaskan pendekatan penegakan hukum dan pemerintah nasional,” kata Bamsoet.
20. Presiden DPR RI menjelaskan bahwa MPR sebagai pengarah iklim dan suhu negara senantiasa merasa terpanggil untuk berusaha mengembangkan berbagai gagasan yang bermanfaat melalui diskusi, dialog, dan diskusi terbuka.
Jadi, Anda melihat setiap pertanyaan dari sudut yang berbeda.
“Intinya, cara-cara damai dan pendekatan yang manusiawi harus diutamakan dalam menyelesaikan konflik apa pun. Sebaliknya, mengutamakan pendekatan lunak bukan berarti mengabaikan langkah-langkah konkrit dan terukur, apalagi ketika nyawa dan penghidupan menjadi taruhannya,” ujarnya. .
Bamsoet menambahkan, setidaknya 12 aksi kekerasan telah terjadi di Papua sejak awal tahun 2024 saja.
Antara lain pada 4 April 2024, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali menyerang satpam Bank Papua TNI-Polr di Intan Jaya, Papua Tengah. Akibat penyerangan KKB, dua orang putranya diusir.
“Pada tanggal 18 Maret 2024, Marinir Sertu (Mar) Ismunandari ditembak mati oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Muara Puncak Jaya, Papua Tengah. Pada bulan Februari 2024 terjadi kudeta terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB),” kata Bamsoet. kelompok (KKB) yang mengakibatkan 1 petugas dan 1 warga sipil terluka di Lapangan Udara Perintis Banyubiru, Kabupaten Pania, Papua Tengah.
Bamsoet mengatakan dari segi ekonomi, tidak benar. 2/2021 dalam perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua hendaknya fokus pada keberlanjutan alokasi dana otsus dan pengelolaannya yang lebih baik.
Seiring dengan pemekaran wilayah Papua, hal ini dapat menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih muncul.
“Misalnya pada tahun 2024, besaran Dana Otsus Papua sebesar Rp9,62 triliun. Meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp8,91 triliun. Besaran Dana Otsus ini harus dibarengi dengan mekanisme evaluasi untuk mengukur efektivitas dan akuntabilitasnya. Khususnya di Papua, mengedepankan kehidupan yang aman, damai dan sukses, mengedepankan pendidikan dan kesehatan gratis bagi Masyarakat Papua,” pungkas Bamsoet.