Tribun News.com, Jakarta – Pengamat ekonomi politik Muhammad Zulfiqar Dachlan memiliki 108 menteri, wakil menteri (wakil menteri) dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP), yang merupakan strategi Presiden Prabowo.
Pada akhirnya akan terjadi seleksi alam yang menipiskan KMP.
“Biarkan saja. Saya curiga Pak Prabowo akan membuka pintu semaksimal mungkin, seleksi alam di 100 hari pertama. Saya yakin dia sudah memikirkannya cukup lama. Bagian dari strategi.” kata Zulfiqar, Selasa (22/10/2024) di Jakarta.
Selain itu, Prabowo juga belum bisa memastikan apakah hanya ada pengaruh atau tekanan. Sebagai politisi senior, pimpinan partai politik, dan mantan anggota militer, Prabowo memiliki pandangan yang sangat liberal terhadap pembentukan KMP.
“Hak presiden harus kita hargai. Kalau diragukan ada pelanggaran berarti harus difasilitasi. Menurut saya tidak. Beri kesempatan dulu, baru kita monitor dan evaluasi,” kata dia menjelaskan.
Meski demikian, Zulfikar menyebut keputusan Prabowo Phet membentuk KMP memiliki risiko yang serius. Sebab Anda juga harus menyediakan anggaran gaji yang gemuk.
Pelayanan yang terpecah telah menciptakan permasalahan baru, belum lagi kebingungan staf. Gaji dan penunjukan karyawan berdasarkan lokasi kantor. Selain itu, masih banyak lembaga dan kementerian yang fungsi pokok dan fungsinya serupa. Perlu aturan yang jelas untuk mengendalikannya agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Sektor perekonomian itu sangat kompleks. Ada Dewan Perekonomian, Badan Perekonomian, Kementerian Koordinator Perekonomian. Lalu ada Kementerian Investasi, Badan Penanaman Modal, dan Badan Penanaman Modal yang dipimpin oleh Pak Maliman de Haddad. Yang paling bingung Sri . Miliani dan Menteri PAN-RB.
Ekonom Partai Buruh Gede Sandra mengamini pembentukan KMP patut dihormati karena merupakan hak prerogratif presiden.
Presiden Prabowo punya alasan membentuk KMP yang terdiri dari 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri, termasuk Jaksa Agung dan Sekretaris Kabinet.
Gidai mengapresiasi banyaknya kementerian yang diisi personel profesional dan profesional. “Itu berdasarkan visi kabinet Zikan atau para ahli.
“Secara keseluruhan, misi dan kebijakannya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Gedde.
Memang tidak semua jabatan menteri diisi oleh anggota partai politik atau relawan. Ini juga mencakup profesional dan personel profesional.
Misalnya, Bodi Santoso yang diangkat menjadi Menteri Perdagangan (Mandag) oleh Presiden Prabowo.
Sebelum bergabung dengan KMP, beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (SecGen) di Kementerian Perdagangan.
Biro Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun demi Tahun (Juni 2020 – September 2020).
Begitu pula dengan Hanif Faisal Norfiq yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Perlindungan Lingkungan Hidup.
Pria kelahiran Bujonegoro, Jawa Timur, 21 Maret 1971 ini, sejatinya menapaki jenjang karir dari bawah hingga menduduki jabatan tertinggi di Kementerian Lingkungan Hidup. Pada tahun 1993, beliau memulai karir sebagai rimbawan atau wirausaha di KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) di Kalimantan Selatan (Kulsal).
Ia menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan pada tahun 2016 hingga 2020. Ia kemudian dipindahkan ke Pusat sebagai Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ia kemudian menjadi Direktur Jenderal (Dirgen) Tata Hutan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup KLHK.
Begitu pula Dodi Porwagandi yang dipilih Presiden Prabhu menggantikan Budi Karya Samadi sebagai Menteri Perhubungan (Mnhab), belum keluar dari partai politik atau siapapun. Dia adalah seorang profesional murni.
Pekerjaan pertamanya adalah sebagai Staf Asisten Direksi PT Tri Usaha Bhakti Truba pada tahun 1997 hingga 2004. Beliau kemudian mengepalai Departemen Umum dari tahun 2004 hingga 2007.
Dudi juga menjadi auditor internal PT Dua Samudera Perkasa (2007-2008). Pada tahun 2008 menjabat sebagai direktur PT Jhonlin Marine Trans dan hingga tahun 2009 sebagai direktur PT Jhonlin Air Transport (JAT).
Selanjutnya beliau menjabat sebagai direktur PT Dua Samudera Perkasa (2009-2011), direktur Seacons Trading Limited di Singapura (2010-2020) dan komisaris PT Satui Terminal Utama (2015-2019). Menteri Perhubungan Dodi Porwagandi di Kabinet Merah Putih era Prabowo Subianto-Gibran Rakaboming Raka.
Pada tahun 2019, Dudi menggantikan Prabowo sebagai Wakil Bendahara Kelompok Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Raya (KIM) pada pemilu 2019, dengan dirinya menjabat sebagai Komisaris PLN. Tahun ini ia menjabat sebagai staf khusus Menteri Pertanian PAN.