TRIBUNNEWS.COM – Menteri Investasi dan Politik Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara soal mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum (Ketum) Golkar.
Pasca Airlangga mundur, nama Bahlil kerap disebut-sebut sebagai Presiden Golkar selanjutnya.
Namun Bahlil menyatakan tidak akan menjadi Plt. Presiden Golkar menggantikan Airlangga.
Pasalnya, status Bahlil di Partai Golkar bukan sebagai Ketua DPP Golkar sehingga tidak bisa menjadi Pj Ketum.
Bahlil pun mengaku hingga saat ini belum ada arahan untuk bertindak. Presiden Golkar.
Terkait pemilihan pengganti Ketua Umum Golkar, Bahlil pun menyerahkan sepenuhnya kepada Golkar di dalam.
“Oh, tidak ada (arahan soal Plt Presiden Golkar). Saya bukan Ketua DPP.”
Jadi kembali ke Golkar di dalam, kata Bahlil seperti dilansir Kompas.com, Selasa (13/8/2024).
Selain itu, Bahlil juga mengaku telah bertemu dengan Presiden Jokowi serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, sebelum pengumuman pengunduran diri Airlangga Hartarto.
Terkait pertemuan dengan Presiden Jokowi, Bahlil mengaku meminta arahan dari menteri selaku presiden.
Sedangkan pertemuan dengan Jusuf Kalla merupakan semacam silaturahmi antara Bahlil sebagai junior dan seniornya di Golkar. Pengunduran diri Airlangga disebut-sebut membuka jalan bagi Bahlil untuk mengambil alih kepemimpinan Golkar.
Mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar membuat situasi internal partai dan lambang Pohon Beringin itu tidak menentu menjelang Musyawarah Nasional (Munas) yang rencananya digelar pada Desember 2024.
Keputusan Airlangga menimbulkan spekulasi siapa yang akan menggantikannya sebagai ketua salah satu partai politik terbesar di Indonesia.
Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong mengatakan, pengunduran diri Airlangga membuka jalan bagi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk mengambil alih kepemimpinan Grup Golkar.
Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Golkar membuka pintu bagi Bahlil Lahadalia menggantikan Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, kata Anthony.
Anthony menilai Bahlil merupakan sosok yang tepat untuk meneruskan kepemimpinan Airlangga di DPP Golkar.
Bahlil Lahadalia memenuhi syarat sebagai Ketua Umum DPP Golkar karena segudang pengalaman di organisasi dan Golkar.
“Kalau AD/ART juga memenuhi syarat, dan Bahlil merupakan politikus muda. Oleh karena itu, sudah saatnya Bahlil Lahadalia memimpin Partai Golkar,” kata Anthony.
Lebih lanjut, Anthony menambahkan, salah satu syarat dalam Anggaran Dasar/Peraturan Internal (AD/ART) Partai Golkar untuk menjadi Ketua Umum adalah harus mempunyai pengalaman aktif di partai dan minimal menduduki jabatan pimpinan. dua sampai lima tahun.
Bahlil telah menjadi anggota Partai Golkar sejak tahun 2001 dan hingga tahun 2014 dalam struktur Partai Golkar sehingga memenuhi syarat untuk menjadi calon Ketua Umum Golkar, ujarnya.
Anthony pun menyinggung sejumlah jabatan yang disandang Bahlil di pesta pohon beringin itu.
Pertama, jabatan Bahlil adalah Wakil Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di Papua, dimana AMPG pertama kali dibentuk di bawah kepemimpinan Ketua DPP Golkar Akbar Tandjung.
Presiden Umum AMPG Central adalah Rambe Kamarul Zaman, dan Presiden AMPG Papua adalah Marthen R. Marey.
Lanjutnya, Bahlil menjabat sebagai Bendahara Golkar Papua saat mendiang Abel Melkias Suwae menjabat Ketua DPD Golkar Papua.
“Tahun 2012, Bahlil dan tim pemenangan Abel Melkias Suwae berkampanye di pegunungan Papua.”
“Namun, mereka dikerumuni dan diancam akan dibunuh oleh massa yang emosional dan melakukan kekerasan di kamp lain.
Jenderal Bahlil hampir terbunuh di Partai Golkar di Papua. Beruntung dia diselamatkan oleh Kapolda Papua Tito Karnavian, ujarnya.
Ia menambahkan, Bahlil merupakan gambaran yang bisa menyambut baik Presiden Joko Widodo maupun presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang dinilai menjadi faktor penting dalam kelanjutan pemerintahan baru ke depan.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwilani/Malvyandie Haryadi)(Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)
Baca berita lainnya terkait Partai Golkar dan kekuasaannya.