TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Institut Agricole Bogor (FKH IPB), Trioso Poornavarman, dosen Fakultas Kedokteran Hewan, mendorong peternak unggas swasta untuk menjadi peternak mitra atau membentuk asosiasi.
Hal ini demi stabilitas harga dan pasokan unggas yang adil dan berjangka panjang.
Stok yang berlebih atau surplus dapat menurunkan biaya ayam hidup bagi peternak dan menimbulkan kerugian.
Menurutnya, kelebihan pasokan adalah hal yang populer.
Antony, sukses untuk kementerian teknis produksi pangan dari hewan.
“Masalahnya tidak semua pengusaha, termasuk korporasi, berusaha mendorong atau menciptakan permintaan. Karena publisitas itu penting, jadi kalau ada aktivitas presiden di masyarakat dan organisasi, konsumsi ayam dan telurnya meningkat.” ujar Trioso.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion bertajuk “Stabilitas Harga dan Kerjasama Antar Lembaga dalam Mewujudkan Rantai Unggas yang Adil dan Berkelanjutan” di Bogor, Jawa Barat pada Kamis (3/10/2024).
Trioso memperkirakan program Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto yaitu pakan ternak ayam kampung (MBG) pada Januari 2025 akan membawa angin segar bagi para peternak ayam kampung.
Namun, hal ini kurang penting ketika membeli ayam hidup dari peternak swasta. Sebab, program tersebut dilaksanakan secara bertahap.
Cuma kendalanya tidak cepat dilakukan karena efektivitas program ini baru Januari 2025 baru disuntik 20 juta, tahun 2026, 65 juta, dan tahun 2027 82,9 juta jadi permintaannya tidak bertambah. Cepat, mungkin peningkatan (permintaan) tidak begitu penting,” katanya, ayam broiler Indonesia, dalam diskusi yang digagas Forum (FBI).
Oleh karena itu, perlu adanya program dan promosi yang cepat dan terstruktur oleh pemerintah pusat dan daerah
Belakangan, Trioso yang tergabung dalam Tim Percepatan Pasokan Daging, Susu, dan Telur menyarankan agar peternak swasta membentuk asosiasi untuk bergabung dengan rumah potong hewan unggas dan pabrik makanan guna menciptakan rantai pasok unggas yang berkeadilan dan berkeadilan.
Menurutnya, peternak saat ini belum mampu bersaing secara mandiri dengan bisnis integrator.
Ia mengatakan, sudah ada Peraturan Nomor 10 Tahun 2021 (purpres) Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Permodalan yang mendefinisikan peternakan unggas dengan cara kerjasama pengusaha.
“Sudah ada (Peraturan Pemerintah) tapi peternak kita masih belum bisa mengikuti anjuran program dari pemerintah. Padahal, dengan kerja sama ini banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Pengusaha kecil dan mikro. Artinya, Pasokan, harga tetap terjaga. Harga ayam merpati segera diturunkan dan masyarakat aman,” ujarnya.
Menurutnya, dengan sistem pengelolaan horizontal, petani bisa bersaing dengan operator integrator.
Dijelaskannya, saat ini ada pelaku pertanian yang tidak memiliki pabrik pakan, ada perusahaan pertanian yang tidak memiliki bibit, dan ada pula peternak yang tidak memiliki rumah potong hewan unggas.
“Namanya kemitraan antar perusahaan yang saling mendukung. Untuk persaingan yang sehat antara perusahaan dan perusahaan besar. Ya, perusahaan memang berperan, tapi itu tempat di mana bisnis dilakukan secara berkelompok.” Mengapa integrator memiliki integrasi vertikal adalah karena lebih “efisien”.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Pemantapan Pasokan Pangan dan Biaya Hidup Badan Pangan Nasional (Bapanas) Republik Indonesia Maino Dwi Hartono mengamini, namun pertambahan ayam hidup selama bertahun-tahun sempat terkendala. . .
Dalam upaya mengatasi kelebihan produksi unggas, pemerintah memberikan bantuan pangan berupa daging dan telur unggas di daerah yang mengalami depresi.
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada 1,446 juta KRS (rumah tangga berisiko bantuan) di 7 provinsi pada tahun 2024.
“Dengan mendonasikan 1 kilo daging ayam dan 10 butir telur. Kita harapkan tahun depan bisa berlanjut dan menambah wilayah distribusinya, saat ini baru tujuh provinsi, masih provinsi lain yang belum terdistribusi, biar terus,” ujarnya. . Focus Group Discussion (FGD) “Kolaborasi antar lembaga untuk mewujudkan stabilitas harga dan rantai unggas yang berkeadilan dan berkelanjutan”, Jawa Barat, Kamis 3/10/2024 . (spesial)
Ia mengapresiasi program MBG yang dilaksanakan Dinas Pangan Nasional.
Dikatakannya, permasalahan pasokan saat ini bisa teratasi.
“Kita belum tahu pola dan modelnya seperti apa, harapan kita bisa mendorong adopsi produk pangan termasuk pertanian dalam program pangan bergizi gratis oleh petani kecil UMKM. Agar ada pasar dan harga yang remunerasi. Bagi para petani,” tutupnya. .
Diskusi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi persaingan komersial yang sehat antara peternak swasta dan operator integrator, kata Ketua FBI Mday Hidayat. Ende mengatakan dengan menjaga stabilitas harga antara produsen dan konsumen maka akan tercipta kesejahteraan sosial dan jaminan sosial.
“Pembahasan ini diharapkan membuahkan hasil yang dapat dipercaya bagi para wirausahawan berbadan hukum, sehingga melahirkan kebenaran dan kesabaran,” jelasnya.
Dia mengatakan, banyak laporan yang masuk ke Polri terkait masalah pangan. Namun lebih dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran perusahaan integrator memberikan manfaat yang besar dalam pertumbuhan ekonomi.
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa peternak mandiri juga memegang peranan penting. Perusahaan integrator harusnya mempunyai saluran untuk mengisi ruang dengan peternak mandiri, sehingga tidak bentrok dari atas ke bawah, jika tidak maka akan terjadi monopoli pasar. , “katanya. Dia berkata.
Dikatakannya, para politisi, Kementerian Pertanian dan Perdagangan serta Bapanas dan seluruh masyarakat harus berperan agar perekonomian dapat berjalan dengan baik di masa depan.
“Jadi hasil penelitiannya bisa kita sampaikan ke tiga kementerian dan lembaga, kemudian kita minta ada “satgas” pangan untuk memantaunya,” kata Ende.
Pesertanya adalah Persatuan Rakyat Unggas Indonesia (PINSAR), Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Peternak Unggas Komersial (PPUN), Persatuan Unggas Nasional (GOPAN), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Bapanas, Jaffa dan PokeFund. .