TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam hal pangan untuk menghindari kerawanan pangan bagi masyarakat terdampak.
“Aspek pemberian pangan kepada masyarakat terdampak bencana alam tentunya menjadi perhatian pemerintah. Karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Oleh karena itu kita mendorong intervensi bantuan pangan untuk menyediakan pangan pada saat bencana. -masyarakat yang terkena dampak.” langkah-langkah kesiapsiagaan krisis,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam siaran persnya, Minggu (23 Juni 2024) di Jakarta.
Menurut dia, langkah penindakan situasi pangan ini merupakan salah satu fungsi Badan Pangan sesuai Perpres 66 Tahun 2021, khususnya penanganan kerawanan pangan dan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak bencana.
Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi pusat tanggap darurat di Agam, Sumatera Barat pada 22 Mei 2024.
Presiden menegaskan, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah transportasi harian yang memadai bagi masyarakat terdampak.
Kegiatan persiapan krisis pangan ini dilakukan pada Kamis (20 Juni 2024) di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara.
Sebanyak 282 KK menerima bantuan sembako di Desa Laingpatehi dan Desa Pumpente, Kecamatan. Tagulandang merupakan masyarakat yang terkena dampak erupsi Gunung Ruang.
Bantuan pangan yang sangat dibutuhkan masyarakat bencana berupa minyak goreng, ikan tuna kaleng, sarden, daging sapi, mie telur, gula pasir, dan garam.
Persiapan ini tidak berhenti sampai disitu saja, namun dalam beberapa hari mendatang tim Otoritas Pangan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas pangan, BPBD dan pemangku kepentingan lainnya juga akan menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana di dua tempat yaitu di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang dilanda banjir dan tanah longsor, serta Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang dilanda banjir lahar dingin. menyerang, kata Arief.
Selain memberikan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam, NFA juga meningkatkan upaya bantuan untuk mengatasi kerawanan pangan, pada tahun 2024 menargetkan 20 kabupaten/kota dari 8 provinsi sebagai lokasi intervensi berdasarkan indikator Prevalensi Kurang Gizi (PoU) dan luas lahan. rentan kerawanan pangan, prioritas 2-3 pada Peta Pemulihan Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional (FSVA) 2023.
Arief mengatakan: “Melalui langkah-langkah pengendalian ini dan program-program lain yang berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pangan, jumlah daerah rawan kerawanan pangan akan berkurang dan berdasarkan tujuan FSVA, akan ada 62 kabupaten/kota pada tahun 2024.”
Ia juga meminta bantuan pangan yang disalurkan pemerintah daerah harus menggunakan sumber pangan lokal sesuai dengan budaya konsumen dan kearifan masyarakat setempat serta koordinasi antar sektor.