Laporan jurnalis Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah membatalkan rencana pengaturan keseragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.
Aturan tersebut tertuang dalam Proyek Peraturan Menteri Kesehatan Masyarakat (Proyek Permenkes) yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).
Sekretaris Jenderal APTI Kusnasi Mudi menilai keseragaman kemasan rokok tanpa identitas merek justru akan mendorong beredarnya rokok ilegal di masyarakat.
Peraturan ini menjadi sorotan di kalangan petani karena efek jangka panjangnya akan mendorong kegiatan ilegal, ujarnya di Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Mudi menjelaskan aturan ini akan menyamakan seluruh bungkus rokok yang ada di pasaran. Akibatnya, tidak bisa dibedakan antara rokok legal yang membayar cukai dan rokok ilegal yang tidak membayar cukai karena bentuknya sama.
Dengan maraknya rokok ilegal, peraturan yang seragam ini dapat mengurangi penjualan rokok legal. Dampaknya, penyerapan hasil tembakau oleh petani juga akan berkurang sehingga berdampak buruk pada sistem usaha perkebunan tembakau dan semakin menyengsarakan rakyat kecil.
Selain itu, rencana keseragaman sebenarnya tidak diwajibkan dalam undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023.
Undang-undang hanya mensyaratkan peringatan kesehatan bergambar (PHW) pada kemasan rokok sebesar 50 persen, namun tidak ada keseragaman pada kemasan rokok tanpa identitas merek.
“Jika kebijakan ini diterapkan, akan banyak dampak negatif jangka panjang, termasuk menghancurkan penghidupan kita,” ujarnya.
Mudi meminta pemerintahan Prabowo-Gibran membatalkan rancangan peraturan menteri kesehatan yang dapat berdampak buruk pada masa depan tembakau.
“Kami meminta pemerintahan baru melihat sisi positif dari industri tembakau yang hingga saat ini telah melayani keluarga kami dan memberikan kontribusi yang besar bagi negara,” ujarnya.
Senada, Ketua DPC APTI Pamekasan, Samukrah, berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mengambil pendekatan berbeda dari sebelumnya.
“Kami berharap pemerintahan baru dapat melihat keberlangsungan industri tembakau dari segala aspek, termasuk dari sisi petani,” imbuhnya.
Samukrah juga menegaskan, selama ini petani tembakau dianggap belum sejahtera dan tidak diberikan penghidupan yang layak oleh berbagai pihak. Padahal, hasil panen tembakau sangat membantu kehidupan para petani selama ini.
Proses panen merupakan momen yang ditunggu-tunggu, karena petani menggantungkan hidupnya pada hasil.