TRIBUNNEWS.COM – Institut Pencegahan Genosida Lemkin mengatakan tidak hanya Israel yang melakukan genosida di Gaza, tetapi Amerika Serikat juga terlibat.
Lembaga yang bermarkas di AS tersebut mengatakan Amerika Serikat melakukan kejahatan yang sama seperti yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.
Institut Lemkin untuk Pencegahan Genosida mengatakan genosida di Gaza harus segera dihentikan.
“Tidak ada keraguan bahwa Israel melakukan kejahatan paling keji. Israel harus dihentikan. Israel harus dihentikan sekarang,” kata Lemkin Institute dalam laporannya, Selasa (28/5/2024).
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa pernyataan tersebut tidak mengandung unsur politik.
“Kami memperjelas bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Amerika Serikat mempersulit genosida tersebut.”
“Ini bukan pernyataan politik. Ini adalah pernyataan yang dibuat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman,” kata LSM tersebut dalam pernyataannya, dikutip dari Palestine Chronicle.
Badan tersebut juga mengatakan telah menerima kebohongan dan kehebohan dari Israel dan Amerika Serikat.
“Orang mungkin mempunyai pandangan berbeda mengenai definisi genosida, namun kita tidak boleh menggunakan definisi yang berbeda untuk menyangkal genosida. Jika genosida terjadi, semua negara harus terikat oleh hukum adat untuk mencoba menghentikannya.” Update mengenai korban warga Palestina
Hingga saat ini, Israel terus melakukan serangan mematikan di Palestina.
Kantor berita Anadolu melaporkan bahwa Israel melancarkan serangan udara di sebuah kamp pengungsi di Rafah pada hari Minggu, menewaskan sedikitnya 45 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak.
Tank-tank Israel pertama kali terlihat di pusat Rafah, sebuah fase baru serangan brutal yang menewaskan lebih dari 36.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak.
Serangan itu juga melukai lebih dari 80.000 orang di tengah kerusakan besar dan kurangnya peralatan yang diperlukan.
Serangan tersebut memaksa 85 persen penduduk Gaza mengungsi di tengah kekurangan makanan, air dan obat-obatan.
Sementara itu, 60 persen infrastruktur di wilayah sekitar rusak atau hancur, menurut PBB.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)