TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyetujui perpanjangan program Harga Gas Bumi Tetap (HGBT) dalam Rapat Terbatas 8 Juli 2024.
Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan riset lebih mendalam untuk menambah lebih banyak industri penerima HGBT selain tujuh industri yang sudah ada.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan keputusan tersebut merupakan penantian panjang bagi perusahaan industri. HGBT telah berguna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri.
Agus mengatakan HGBT meningkatkan ekspor sebesar Rp88,12 triliun, pemungutan pajak sebesar Rp8,98 triliun, investasi sebesar Rp36,67 triliun, dan pengurangan subsidi pupuk sebesar Rp13,3 triliun.
Tujuh kelompok industri penerima HGBT adalah pupuk, petrokimia, petrokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Usulan perluasan area penerimaan masih dalam pembahasan.
Presiden Asosiasi Produsen Petrokimia Indonesia (Apolin) Norman Wibowo sangat mengapresiasi langkah pemerintah tersebut.
Ia mengatakan, kebijakan hilirisasi industri sawit memerlukan faktor pendukung seperti gas yang murah agar bisa bersaing di negara lain dan mampu menyerap produknya.
“Kebijakan HGBT perlu diperluas sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing industri di pasar global. Norman pada Sabtu, 13 Juli 2024 mengatakan: “Melalui HGBT, kami yakin produksi minyak sawit akan terus tumbuh. hal ini dapat memberikan lebih banyak devisa bagi negara.’
Menurut Norman, perusahaan petrokimia yang tergabung dalam Apolin sangat membutuhkan dukungan kebijakan HGBT, karena komponen gas ini sangat dibutuhkan sebagai bahan baku penolong dalam kedua hal tersebut.
Cara pertama adalah produk asam lemak yang membutuhkan 20-23% komposisi gas tersebut. Sedangkan cara kedua adalah produk lemak alkohol, komposisi gas yang dibutuhkan adalah 40-43%.
Dari 13 anggota Aolin, hanya 9 perusahaan yang menerima instalasi gas berbiaya rendah.
Perluasan kebijakan gas murah akan meningkatkan efisiensi biaya produksi dan mendukung peningkatan kapasitas produksi dan investasi untuk memenuhi permintaan global yang tumbuh 15-17% per tahun.
Menurutnya, keberlanjutan gas murah akan membawa nilai tambah bagi perekonomian nasional, terutama dalam rangka peningkatan volume dan nilai ekspor di sektor petrokimia.
Norman juga mengharapkan pembangunan infrastruktur regasifikasi LNG milik PT Pertamina (Persero) dapat masuk dalam rencana kebijakan gas murah sebagai alternatif pengganti gas bumi. Namun kepastian tersebut masih harus menunggu peraturan Pemerintah.
“Kami berharap dengan adanya pembangunan infrastruktur regasifikasi LNG ini dapat meningkatkan dan mengintegrasikan penggunaan infrastruktur pipa dan gas non pipa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Beliau mengatakan: “Mengenai rencana memasukkan LNG dalam program HGBT, kami menunggu pemerintah . politik”.
Sejak diberlakukan pada tahun 2020, volume ekspor petrokimia meningkat dari 3,87 juta ton pada tahun 2020 menjadi 4,26 juta ton pada tahun 2022.
Ketika volume meningkat, nilai ekspor petrokimia juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai ekspor sebesar 2,63 miliar USD, kemudian meningkat menjadi 4,41 miliar USD pada tahun 2021 dan 5,4 miliar USD pada tahun 2022.
Dari sisi kinerja pajak dan investasi, data Apolin menunjukkan pertumbuhan selama tiga tahun terakhir. Pajak yang dihimpun dari sektor petrokimia sebesar Rp1,25 triliun pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi Rp2,2 triliun pada tahun 2021 dan Rp2,9 triliun pada tahun 2022.
Selain itu, investasi sebesar Rp1,34 miliar pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp1,76 miliar pada tahun 2021 dan Rp2,3 miliar pada tahun 2022.
Sumber: Uang Tunai