Laporan jurnalis Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengatakan penambahan kuota penerima pembiayaan perumahan melalui program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun ini masih belum mencukupi.
Mulai 1 September 2024, pemerintah menambah kuota FLPP sebanyak 34 ribu, dari 166 ribu menjadi 200 ribu unit.
“Kalau dapat 34.000, kita syukuri kuota hibahnya, tapi kenyataannya nanti ada kekurangan,” kata Sekretaris Jenderal Apersis DPP Daniel Djumali kepada wartawan, Selasa (27/08/2024).
Karena masih terdapat kekurangan, kata dia, pemerintah bisa menyiasatinya dengan menerapkan skema pembiayaan diferensial suku bunga.
Ia pun menyarankan agar Subsidi Uang Muka (SBUM) bisa dilaksanakan.
Daniel yakin dengan skema subsidi ini, biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih rendah dan tidak membebani APBN.
“Jadi misalnya ditambah lagi [kuota FLPP] dengan subsidi selisih suku bunga, biayanya tidak terlalu besar,” ujarnya.
Meski dirasa penambahan tersebut belum cukup, ia tetap bersyukur pemerintah memutuskan menambah kuota tersebut karena sektor properti saat ini sedang tidak stabil.
Ia mengatakan, sektor real estate berhasil menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Belum lagi multiplier effect yang terjadi.
Belum lagi multiplier effectnya. Dari batu, semen, pasir, besi, keramik, plester, genteng, semuanya, kata Daniel.
“Kalau rumah dibiarkan, ada lagi [multiplier effect]. Misalnya mulai furnitur, meja, kursi, AC, kulkas, kompor. Jadi bayangkan berapa puluh ribu lagi tenaga kerja yang terserap di sektor ini. , ” tutupnya.