Laporan reporter Wartakotalive Fitriyandi Al Fajri
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) Provinsi DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati APBD 2025 sebesar Rp 91,3 triliun
Jumlah tersebut disepakati dalam rapat umum bersama (Rapimgab) untuk kajian akhir dan pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD 2025.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, rapat Banggar dengan komisi pada Jumat (22/112024) merupakan tindak lanjut dari rapat komisi.
Berdasarkan hasil rapat Banggar, rancangan APBD 2025 bernilai Rp91.344.891.241.214,-, kata Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta.
Rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2025 akan ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam rapat umum.
Hal ini sesuai dengan Pasal 104 dan 105 Peraturan Nomor 12 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Berdasarkan hasil rapat Bamus yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024, disepakati penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pj Gubernur tentang rancangan peraturan daerah APBD tahun 2025 akan dilakukan pada tanggal 28 November 2024. kata Khoirudin.
Diberitakan sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengungkapkan proyek Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 akan meningkat sebesar 11,53 persen dari tahun 2024.
RAPBD yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta kepada DPRD DKI Jakarta sebesar Rp91,14 triliun.
Baca juga: Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta Targetkan RAPBD DKI Jakarta 2025 selesai pada akhir November 2024
Posisi pasti APBD 2025 adalah pendapatan daerah sebesar Rp81,68 triliun, belanja daerah sebesar Rp82 triliun, dan pembiayaan daerah (netto) sebesar Rp643,41 miliar.
Menurut Teguh, isu strategis dalam penyusunan APBD TA 2025 yakni. pengenalan sekolah swasta gratis tanpa menghilangkan pemberian bantuan sosial KJP (Kartu Jakarta Pintar), ketepatan sasaran bantuan sosial seperti KJP dan KJMU (Kartu Jakarta Siswa Berprestasi),
“Penerapan pangan bergizi gratis (MBG) dalam mendukung program pemerintah, serta meningkatkan akses terhadap penyediaan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Teguh.
Hal itu disampaikan Teguh dalam Coffee Morning pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025 serta Sinergi Tim Anggaran Legislatif dan Eksekutif Daerah (TAPD) di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/) 2024.
Hadir pula Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dan tiga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yakni Ima Mahdiah; Rany Mauliani; Basrfi Baco.
Teguh terus menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) dan memperbaiki sistem transportasi umum untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara juga menjadi fokusnya.
Kemudian, penanganan stunting pada anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal, upaya penanggulangan banjir dengan meningkatkan kapasitas sungai dan saluran drainase, meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menyediakan fasilitas dan peralatan kesehatan berdasarkan standar berlapis kebutuhan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan Menteri. . Peraturan kesehatan.
“Kami juga akan membahas isu-isu strategis untuk menjaga stabilitas dan ketahanan pangan, serta penanganan pengangguran melalui pelatihan vokasi berbasis kompetensi yang berijin/tersertifikasi oleh BNSP (Badan Nasional Standar Profesi),” kata Teguh.
Teguh menjelaskan, dalam APBD TA 2025, anggaran belanja wajib dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti anggaran pendidikan sebesar Rp 20,55 triliun atau 24,96 persen dari total belanja daerah.
Selain itu, anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp36,3 triliun atau 44,3 persen dari total belanja daerah.
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memudahkan kita dalam menetapkan APBD TA 2025 demi kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat Jakarta, jelas Teguh. (sangat menyenangkan)
Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Banggar DPRD DKI menyetujui APBD Jakarta 2025 Rp 91,3 triliun