TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Golkar mengklaim Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka kini menjadi anggota partai tersebut.
Baru-baru ini, Partai Amanat Nasional (JAN) juga menegaskan Jokowi dan Gibran kini menjadi keluarga PAN.
Jadi Pak Jokowi tidak perlu khawatir, kata CEO Pan Zulkifli Hassan. Sudah berkali-kali dikatakan, keluarga Pak Jokowi adalah keluarga PAN dan PAN adalah keluarga Pak Jokowi. Jelaslah. Kantor DPP, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).
Dia tidak perlu berada di sini, apa yang kamu lakukan? “Sudah ada satu rumah, namanya Partai Amanat Nasional,” ujarnya.
Apa yang disediakan PAN?
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai bergabung dengan PAN tidak menjadi masalah.
“Tidak usah Pak Jokowi, warga negara mana pun bisa mengakses PAN asalkan tidak melanggar aturan,” tegas Ray.
Masalahnya, kata mereka, bukan pada akses, tapi bagaimana dengan posisi Jokowi dan Gibran?
Bagi anggota biasa, tentu semua partai terbuka menerima Jokowi dan anak-anaknya, ujarnya.
Kata dia, menurutnya, Jokowi dan keluarga selalu memilih partai yang akan diprioritaskan.
Jelas Jokowi dan keluarga akan menolak tawaran tersebut jika Pan tidak berpegang teguh pada posisi strategisnya, ujarnya.
Kritik terhadap Koalisi Perubahan
Ray Rangkuti juga menyoroti suasana politik pasca pengumuman hasil Pilpres KPU (24 April 2024) kemarin, yang banyak beredar pesan untuk menghormati pemenangnya.
“Keluhan seperti ini selalu kami dengar, dan itu selalu baik,” ujarnya.
Hanya saja, menurutnya, seiring dengan seruan menghormati pemenang, sikap kritis tersebut dikesampingkan.
Bentuk respek muncul dengan sikap tidak mengkritik perilaku atau tindakan pemenang,” ujarnya. Faktanya, pemenangnya mempunyai tindakan yang tidak mengabaikan kesopanan demokratis.
Jadi dalam hal ini, tambah Ray, kita harus menghormati pihak-pihak yang tidak memilih pemenang.
Rasa hormat ditunjukkan dalam dua cara:
1. Hormati pilihan mereka yang tidak memilih di luar koalisi. Bahkan, 58% memilih pasangan Prabowo-Gibran. 42% lainnya mengatakan mereka tidak akan memilihnya.
Artinya, mereka memberikan suara menentang pemerintahan Prabo-Gibran.
Alias menjadi oposisi. Ini untuk menghormati 42% orang yang menang. Jangan menarik serikat pekerja dalam bentuk alokasi kabinet.
2. Oleh karena itu, Prabow-Gibran tidak boleh lagi mengundang atau menjamu pihak non-Aliansi. Karena jelas kekuasaan yang diberikan rakyat tidak bisa ditingkatkan dengan jabatan kabinet atau kekuasaan lainnya.
Atas nama apapun. Karena membiarkan partai-partai tersebut keluar dari pemerintahan merupakan kontribusi besar dalam membangun dan memelihara tradisi demokrasi yang sehat.
Selain itu, partai yang tidak mendukung Prabowo-Gibran harus mendapatkan kepercayaan pemilih dengan tidak bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.
Kalau sudah sepakat, lebih baik sebelum pemilihan presiden. Terutama 3 partai politik yang menganjurkan perubahan.
Partai-partai ini tidak punya alasan moral atau alasan lain untuk bergabung dengan koalisi Prabow-Gibran. Ia juga harus menghormati suara masyarakat yang memilih. Ini bukan hanya tentang menghormati para pemenang.
Menurut Ray, apa lagi yang dikhawatirkan pasangan Prabowo-Gibran?
“Dengan tingkat kemenangan 58%, dalam satu putaran sepertinya tidak punya kekuatan untuk berkuasa. Malah di sisi lain, mencapai angka tersebut merupakan suatu kebanggaan atas kepercayaan penuh masyarakat. apakah kekhawatiran para pemilih dengan kekuasaan besar yang dapat menjalankan pemerintahan?
Ray yang meraih 58 persen suara mengaku tidak percaya pasangan Prabowo-Gibran akan berkuasa.
“Dalam hal ini, yang menang juga harus maju. Masih bergerak maju karena rasa persaingan. Pemilu sudah selesai. Prabow-Gibran meraih 58% suara. Saatnya maju: yang berkuasa, yang kalah. di oposisi,” katanya.